Dua Poin Penting yang Akan Jokowi Bahas dengan SBY

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Presiden terpilih RI 2014, Joko Widodo (Jokowi) mengatakan akan secepatnya bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) guna membahas dua hal krusial bagi pemerintahan mendatang yang akan ia pimpin.

“Secepatnya, tapi beliau sekarang kan lagi di Papua,” ucap Jokowi di Balai Kota, Jumat (22/8).

Poin penting pertama yang akan dibicarakan dengan Presiden SBY nantinya, Jokowi memastikan akan membahas hal-hal berkaitan dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015, termasuk defisit APBN.

Sedangkan poin penting kedua, yaitu hal persoalan di setiap kementerian. Jokowi menuturkan ingin mengetahui permasalahan yang ada di kementerian, kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan kesinambungan program, pembangunan, guna persiapan menuju pemerintahan yang baru nanti.

“Secepatnya kita akan masuk ke kementerian, nanti bisa juga membahas di dewan (DPR/MPR) kegiatan program yang kita punya supaya bisa masuk di situ, sehingga setelah pelantikan kita bisa langsung kerja,” kata dia.

Namun Jokowi belum mau berbicara terlalu jauh poin-poin yang akan ia bicarakan, terkait akan ada perubahan atau tidak sebagai penyesuaian.  

“Wong buka-buka saja belum, yang paling penting program utama kita yang bisa dilaksanakan, bisa dimasukkan (di RAPBN 2015, Red), tapi itu tidak mengubah lho, misalnya anggaran pendidikan untuk Kartu Jakarta Pintar (KJP), rupiahnya sama tapi mungkin akan diubah atau dipindahkan nomenklaturnya,” jelasnya.

Selain kedua poin penting tersebut, Jokowi juga akan membicarakan hal-hal di luar pemerintahan seperti koalisi. Namun, karena putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) telah selesai, proses koalisi tersebut bisa dipercepat.

Soal kabinet, dikatakan Jokowi pada pertengahan September, baru bisa diketahui jumlahnya berapa, ramping atau gemuknya. Dia memperkirakan awal Oktober kabinet sudah terbentuk, dan bisa langsung disuruh menyiapkan program, kemudian pada 20 Oktober, setelah Jokowi dilantik menjadi Presiden RI, kabinetnya bisa langsung bekerja.

Seperti diketahui, Jokowi sejak menjadi Wali Kota Solo, sampai menjabat Gubernur DKI Jakarta, ia kerap blusukan dengan alasan mengetahui seberapa jauh pekerjaan di lapangan dirampungkan oleh jajaran di bawahnya. Nantinya, kalau Jokowi sudah menjabat sebagai presiden, ia pun tidak ingin pengamanan dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) menghalangi aktivitasnya tersebut.

“Ya mereka saya atur, masak saya yang diatur Paspampres, jangan terbalik-balik begitu,” ujarnya.

Sedangkan hal pengunduran diri, diperkirakan ia menunggu dilantiknya DPRD DKI yang baru pada Senin (25/8). Setelah dilantik, anggota dewan perlu menunjuk Ketua DPRD DKI baru, yang tidak tahu berapa hari prosesnya.

“Kalau sudah komplit (prosesnya, Red), baru bisa mengajukan pengunduran diri, setelah paripurna DPRD,” katanya.

Hari ini Jokowi yang masih menjalankan tugasnya sebagai Gubernur DKI, mengaku masih melaksanakan sejumlah rapat dan menerima tamu,

“Masih banyak pekerjaan administrasi saya di sini,” tandas Jokowi.

Editor : Bayu Probo