Dubes Myanmar di PBB Bicara Menentang Kudeta Militer

PBB, SATUHARAPAN.COM-Duta Besar Myanmar untuk PBB menentang keras kudeta militer di negaranya dan mengimbau "tindakan sekuat mungkin dari komunitas internasional" untuk segera memulihkan demokrasi. Itu disampaikan dalam pidato dramatis di depan Sidang Umum PBB hari Jumat (26/2) yang mendapat tepuk tangan meriah dari banyak diplomat di badan global beranggota 193 negara.

Duta Besar Kyaw Moe Tun memulai pernyataannya dengan mengatakan bahwa dia mewakili “pemerintah sipil yang dipilih oleh rakyat” Aung San Suu Kyi pada bulan November, dan mendukung perjuangan mereka untuk mengakhiri kekuasaan militer.

Dia mendesak semua negara untuk mengeluarkan pernyataan publik yang mengecam keras kudeta 1 Februari, dan menolak untuk mengakui rezim militer dan meminta para pemimpinnya untuk menghormati pemilihan umum yang bebas dan adil pada bulan November yang dimenangkan oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi Suu Kyi.

Dia juga mendesak tindakan internasional yang lebih kuat untuk menghentikan kekerasan oleh pasukan keamanan terhadap demonstran damai. "Sudah waktunya bagi militer untuk segera melepaskan kekuasaan dan membebaskan mereka yang ditahan," kata Tun. Dia sejalan dengan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, bahwa kudeta militer "tidak dapat diterima di dunia modern ini dan kudeta harus dihentikan."

Bicara kepada Rakyat Burma

“Kami akan terus berjuang untuk pemerintahan yang terdiri dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat,” sumpahnya.

Suaranya lalu pecah, dia mengakhiri pernyataannya dengan berbicara kepada orang-orang di kampung halamannya dalam bahasa Burma (nama sebelumnya untuk Myanmar) dan memberikan penghormatan tiga jari yang telah diadopsi oleh gerakan anti kudeta.

Pernyataan mengejutkan Tun tidak menuai tepuk tangan dan pujian dari pembicara demi pembicara pada pertemuan majelis termasuk duta besar yang mewakili Uni Eropa, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan duta besar baru AS, Linda Thomas Greenfield. Dia bergabung dengan orang lain dalam menggambarkan pidato itu sebagai "berani", "kuat", dan "berani."

Dalam penampilan pertamanya di majelis itu sejak menyerahkan mandatnya kepada Guterres pada hari Kamis, Thomas-Greenfield mengatakan Amerika Serikat "berdiri dalam solidaritas" dengan rakyat Myanmar yang berada di jalan-jalan untuk memprotes kudeta.

Dan dia mengulangi peringatan Presiden Joe Biden bahwa "kami akan menunjukkan kepada militer bahwa tindakan mereka memiliki konsekuensi" dan menuntut militer Myanmar "untuk segera melepaskan kekuasaan."

Dalam tweet kemudian, Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, menyebut Myanmar dengan nama lamanya Burma dan berkata "Amerika Serikat memuji pernyataan yang berani dan jelas" dari Duta Besar Tun, "dan oleh orang-orang di Burma yang membuat suaranya didengar. Kita semua harus memperhatikan seruan mereka untuk memulihkan demokrasi di Burma."

Penjelasan Utusan Khusus

Sidang majelis dipanggil untuk mendengarkan penjelasan dari utusan khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, yang mengatakan sudah waktunya untuk "membunyikan alarm" tentang kudeta dan militer yang mendorong proses demokrasi tersingkir, melanggar konstitusi, membalikkan reformasi yang dilembagakan oleh Suu Kyi, dan menangkap pengunjuk rasa damai, perwakilan masyarakat sipil dan anggota media.

Dia menunjuk pada pembatasan di internet dan layanan komunikasi dan penahanan sekitar 700 orang menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik di Myanmar, dan dia menyebut "penggunaan kekuatan mematikan dan meningkatnya korban tewas yang tidak dapat diterima."

Protes besar-besaran di negara ini bukanlah tentang pertarungan antara partai Suu Kyi dan militer, katanya, "ini adalah pertarungan tanpa senjata."

Berbicara kepada para diplomat di majelis Majelis Umum melalui tautan video, Schraner Burgener mendesak "Anda semua untuk secara kolektif mengirimkan sinyal yang jelas untuk mendukung demokrasi di Myanmar."

BACA JUGA

• Puluhan Pengungsi Rohingya Terapung-apung di Laut Andaman Tanpa Makanan

• Militer Myanmar Ancam Tindakan Tegas, Demonstrasi Terus Digelar

Pernyataan Majelis Nasional

Pengambilalihan militer di Myanmar mengejutkan komunitas internasional dan membalikkan tahun-tahun lambatnya kemajuan menuju demokrasi. Suu Kyi akan dilantik untuk masa jabatan lima tahun kedua pada hari itu, tetapi tentara memblokir Parlemen untuk bersidang dan menahandia, Presiden Win Myint, dan anggota lain di pemerintahannya.

Militer Myanmar mengatakan pihaknya mengambil alih kekuasaan karena pemilihan November ditandai dengan ketidakberesan yang meluas, sebuah pernyataan yang dibantah oleh komisi pemilihan, yang anggotanya telah digantikan oleh junta yang berkuasa. Junta mengatakan akan memerintah selama satu tahun dalam keadaan darurat dan kemudian mengadakan pemungutan suara baru.

Schraner Burgener mengatakan kepada Majelis Umum bahwa perwakilan yang terpilih secara demokratis dapat dilantik sesuai dengan konstitusi pada 4 Februari dan telah membentuk Komite yang Mewakili Pyidaungu Hluttaw (Majelis Nasional), yang dikenal sebagai CRPH, dan berusaha "untuk menegakkan kewajiban mereka untuk melayani orang-orang yang memilih mereka.”

Tun memulai sambutannya dengan membacakan pernyataan dari CRPH yang menekankan keabsahan hasil pemilu dan menyatakan bahwa militer menggulingkan pemerintah yang dipilih secara demokratis. Dia mengutip penolakan besar-besaran dari rakyat, mengatakan "sekarang bukan saatnya bagi komunitas internasional untuk mentolerir kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh militer Myanmar."

CRPH, mengatakan bahwa mereka mewakili sekitar 80 anggota parlemen, dan bertanya kepada PBB, Dewan Keamanan dan komunitas internasional “yang bercita-cita untuk membangun masyarakat global yang damai dan beradab untuk menggunakan segala cara yang diperlukan untuk mengambil tindakan terhadap militer Myanmar dan untuk memberikan keselamatan dan keamanan untuk rakyat Myanmar.”

Sikap China

Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun, yang negara tetangganya telah menginvestasikan miliaran dolar di Myanmar dan merupakan mitra dagang terbesarnya, meminta semua pihak untuk menangani perbedaan melalui dialog “di bawah kerangka hukum dan konstitusional,” hindari kekerasan, “dan terus mempromosikan proses transformasi demokrasi dalam negeri secara tertib."

China tidak pernah menyebut militer atau kudeta dan menggambarkan apa yang terjadi di Myanmar sebagai "pada dasarnya urusan internal Myanmar." China mengatakan komunitas internasional harus membantu pihak-pihak tersebut "menjembatani perbedaan mereka dan menyelesaikan masalah."

Zhang mendukung upaya 10 anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN), yang termasuk dalam Myanmar sebagai anggota, "dalam memainkan peran aktif dalam mengatasi keadaan saat ini."

Negara-negara ASEAN sedang mendiskusikan untuk mengadakan pertemuan para menteri luar negeri informal dan "kami menantikan pertemuan awal berdasarkan konsensus, sehingga memberikan platform dan kesempatan yang berguna untuk mempromosikan pemecahan masalah," kata pihak China. (AP)

Editor : Sabar Subekti