Dubes RI Ingin Kerja Sama Pertanian Indonesia-Brunei Ditingkatkan

BRUNEI DARUSSALAM, SATUHARAPAN.COM – Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Brunei Darussalam, Nurul Qomar, menginginkan kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Brunei Darussalam di bidang pertanian ditingkatkan, sehingga berkontribusi bagi peningkatan Neraca Perdagangan Indonesia.

Hal tersebut dikatakan Dubes RI untuk Brunei Darussalam didampingi Asisten Teritorial (Aster) Kasad Mayjen TNI Komaruddin Simanjuntak, mewakili Panglima TNI, seusai menghadiri acara Panen Padi Unggul Varietas Sembada, di Kawasan Pertanian, di Distrik Wasan Brunei Darussalam, hari Selasa (30/8).

“Hubungan Indonesia-Brunei di bidang politik sudah baik, perlu ditingkatkan di bidang lain misalnya pertanian, sehingga bisa berkontribusi bagi neraca perdagangan Indonesia,” katanya.

Dubes RI untuk Brunei Nurul Qomar juga mengapresiasi bibit unggul padi yang dikembangkan PT Biogene Plantation yang menanam di Brunei dan menghasilkan padi dengan kualitas dan kuantitas sangat baik, yaitu 8-9 ton per lot (8.000-9.000 meter persegi).

“Indonesia memiliki pengetahuan dan teknologi yang baik dalam meningkatkan produktivitas hasil padi, sehingga layak untuk dikembangkan di Brunei yang memiliki karakter tanah berbeda dengan Indonesia,” kata dia.

Dalam kesempatan tersebut, Dubes RI untuk Brunei Nurul Qomar, juga menjelaskan tingkat kesuburan tanah di Brunei berbeda dengan Indonesia sehingga perlu usaha lebih untuk menghasilkan produktivitas padi yang tinggi.

“Kita pernah mencoba menanam di Kapuas, Kalimantan Tengah, hasilnya kurang lebih sama dengan bibit padi yang ditanam di Brunei,” kata dia.

Menurut Dubes, tidak tertutup kemungkinan terbukanya lapangan kerja bagi warga negara Indonesia (WNI) apabila kerja sama pertanian kedua negara bisa ditingkatkan, karena dibutuhkan penggarap lahan pertanian.

“Hal itu bergantung pada kebijakan Pemerintah Brunei Darussalam mengizinkan berapa luas lahan yang akan ditanami padi unggulan asal Indonesia,” kata dia.

“Lahan pertanian di Brunei Darussalam terbatas, sehingga bergantung kebijakan Pemerintah Brunei mengizinkan menggarap tanah pertanian”. (PR)

Editor : Sotyati