Duduk Bersama Penting Jaga Pilkada Tetap Sehat

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Mendinginkan iklim perpolitikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta yang kian memanas, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengimbau pihak-pihak yang berbeda pendapat untuk duduk bersama.

“Seharusnya ada forum dialog atau diskusi untuk menyampaikan argumentasi kepada pasangan calon tentang perbedaan pandangan, sehingga dapat dipastikan mengapa terjadi penolakan oleh kelompok masyarakat tertentu. Bukan justru mengambil tindakan menghalang-halangi pasangan calon saat akan dan sedang berkampanye,” ujar Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, saat ditemui satuharapan.com di Jakarta Pusat, hari Rabu (9/11) sore.

Titi menjelaskan, dengan adanya praktik menghalang-halangi itu maka maksud baik dari proses kampanye menjadi tidak bisa disampaikan langsung pada masyarakat. Ia meyakini, masyarakat pasti merindukan sosok calon pemimpin daerah yang dapat turun langsung untuk mendengarkan aspirasi mereka.

Menurutnya, semua pihak berkewajiban menyelesaikan problematika yang ada. Ia menyatakan hal tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, tapi harus ditindak secara tegas. “Ini yang harus diluruskan, karena kalau jika dibiarkan akan mmbuat preseden jelek bagi pilkada di daerah lain.”

Ia mengajak untuk terus berdemokrasi secara sehat demi politik Indonesia yang sejuk dan damai.

“Jangan mencederai hak orang untuk berkampanye. KPU dan Bawaslu harus lebih banyak mengajak warga untuk bersikap demokratis disamping terus menjaga kenyamanan setiap pasangan calon saat melakukan kampanye. Kelompok yang dengan sengaja mengganggu jalannya kampanye juga jangan meneruskan tindakan yang bertentangan dengan UU,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Komisioner KPUD DKI Jakarta, Betty Epsilon Idroos, mengingatkan untuk selalu berpegang pada deklarasi damai yang telah disepakati bersama oleh tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI.

“Kami menyesalkan ada yang mengganggu jalannya kampanye. Seyogyanya, damai dan aman seperti deklarasi damai di Monas,” ujar Betty.

Tim kampanye dari tiga kubu pasangan calon, lanjut dia, dalam proses kampanye sejak tanggal 28 Oktober 2016 lalu, telah tertib melapor satu hari seelum agenda kampanye dilaksanakan. Mereka melaporkan berbagai hal mengenai kampanye seperti lokasi, waktu, dan jumlah masyarakat yang dimungkinkan hadir dalam rangkaian kegiatan yang dijadwalkan.

“Tim kampanye selalu melapor dulu ke Kepolisian, KPU, dan Bawaslu sebelum kampanye. Itu untuk membantu tim dalam meminimalisir kondisi yang tidak diinginkan terjadi. Jika kondisi lapangan diidentifikasi tidak memungkinkan, maka bisa dihentikan oleh polisi. Kepolisian dalam hal ini dari awal hingga akhir akan terus medampingi proses kampanye yang ada,” katanya.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja