Duituturaga Tegaskan Temui Sekjen PBB Beri Laporan HAM Papua

SUVA, FIJI, SATUHARAPAN.COM - Direktur Eksekutif  Pacific Islands Association for Non-Governmental Organisations (PIANGO), Emele Duituturaga, menegaskan bahwa dirinya bertemu secara informal dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Ban Ki-moon pada salah satu pertemuan meja bundar dan menyerahkan laporan pelanggaran HAM Papua kepadanya.

Hal ini ia sampaikan menanggapi bantahan yang disampaikan oleh Juru Bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric, yang mengatakan tidak ada pertemuan.

"Berbeda dengan laporan sejumlah media, tidak ada pertemuan antara Sekjen dengan perwakilan Papua Barat mana pun di Istanbul," kata juru bicara Sekjen PBB.

"Kami juga tidak memiliki dokumen apa pun secara resmi diberikan kepada Sekjen," tutur dia.

Atas bantahan ini, Duituturaga memberikan klarifikasi bahwa dirinya bertemu dengan Ban Ki Moon dan menyerahkan laporan pelanggaran HAM kepada asistennya. Dalam foto yang diterima oleh satuharapan.com, adanya pertemuan itu juga tergambar. Dalam foto, Duituturaga yang pernah menjabat CEO pada Kementerian Perempuan, Kesejahteraan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan Fiji, berjabat tangan dengan Ban Ki Moon.

Dalam forum World Humanitarian Summit di Istanbul tersebut, Duituturaga juga mengaku menyerukan agar Perserikatan Bangsa-bangsa mengirimkan misi mencari fakta ke Papua untuk menyelidiki pelanggaran HAM yang terjadi.

Duituturaga mengatakan, sebagaimana dilaporkan oleh radionz.co.nz, ia mengharapkan Ban Ki Moon memberi perhatian kepada Papua.

"Pasifik sudah menyerukan hal itu. Bahkan bukan hanya Pasifik. Ada pertemuan anggota parlemen di Inggris. Ini sudah menjadi isu dunia," kata dia.

"Sangat membesarkan hati menyaksikan Ban Ki-moon mengecam pelanggaran HAM di bagian lain dunia, dan ini hanya menunggu masalah waktu. Dia perlu memperhatikan isu Papua dan mengirim misi pencari fakta independen sehingga kita semua bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi," kata dia.

Adanya pertemuan Duituturaga dan Sekjen PBB sempat menjadi polemik. Pemerintah Indonesia bahkan menyatakan pemberitaan tentang adanya pertemuan merupakan kebohongan.

Adanya bantahan Sekjen PBB, menurut laman resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia, merupakan salah satu dari sekian banyak bukti  kebohongan kelompok anti pembangunan Papua kepada publik. "Sangat disayangkan bahwa kesempatan berfoto bersama Sekjen PBB, yang dilakukan secara singkat dan tidak terjadwal di sela-sela penyelenggaraan suatu pertemuan tingkat tinggi dunia, telah diklaim sekelompok organisasi sebagai ajang penyerahan resmi laporan mengenai situasi HAM di Papua," demikian pernyataan Kemlu.​​

Hanya saja, keterangan kantor Sekjen PBB sendiri terkesan inkonsisten. Kepada Tempo, awalnya, salah seorang staf juru bicara Sekjen PBB bernama Devi Palanivelu, mengakui adanya pertemuan antara Sekjen dengan perwakilan Papua Barat. Pengakuan itu diberikan lewat surat-e menjawab pertanyaan konfirmasi dari Tempo.

Menurut surat-e Devi, Sekjen PBB Ban Ki-moon telah bertemu seorang perwakilan Papua Barat (Papua) saat menghadiri pertemuan puncak Bantuan Kemanusiaan Dunia (World Humanitarian  Summit), namun,  tidak ada pertemuan khusus antara Sekjen PBB dan perwakilan Papua Barat di Istanbul, seperti yang diberitakan sejumlah media.

"The Secretary-General had met with a representative of West Papua while he was in Istanbul attending the World Humanitarian Summit last week. Contrary to some media accounts, there was no meeting between the Secretary-General and any West Papua representative in Istanbul. We also have no record of any documents being officially handed over to the Secretary-General," demikian surat-e dari Devi.

Namun kemudian pernyataan itu dia koreksi dan mengatakan bahwa tidak ada pertemuan antara Sekjen dan perwakilan Papua Barat di Istanbul. "Kami juga tidak memiliki dokumen yang secara resmi diserahkan kepada Sekjen.

Editor : Eben E. Siadari