Duta Besar Taliban Afghanistan dan Junta Myanmar Tidak Diizinkan Masuk ke PBB

Pejuang Taliban mengibarkan bendera mereka saat mereka merayakan satu tahun sejak mereka merebut ibu kota Afghanistan, Kabul, di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Kabul, Afghanistan, Senin, 15 Agustus 2022. Taliban menandai peringatan tahun pertama pengambilalihan mereka setelah pemerintah negara yang didukung barat melarikan diri dan militer Afghanistan hancur saat menghadapi kemajuan pemberontak. (Foto: dok. AP)

PBB, SATUHARAPAN.COM-Keputusan tentang apakah pemerintah Taliban di Afghanistan dan junta Myanmar dapat mengirim duta besar PBB ke New York telah ditunda untuk kedua kalinya, tetapi dapat dipertimbangkan kembali dalam sembilan bulan ke depan, menurut laporan komite kredensial PBB.

Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 orang pada hari Jumat akan menyetujui laporan tersebut, yang juga menunda keputusan atas klaim tandingan atas kursi Libya di PBB. Komite kredensial PBB beranggotakan sembilan orang termasuk Rusia, China, dan Amerika Serikat.

Penundaan keputusan menyebabkan utusan saat ini tidak dapat duduk di kursi untuk negara mereka, kata para diplomat.

Klaim yang bersaing kembali dibuat untuk kursi Myanmar dan Afghanistan dengan administrasi Taliban dan junta Myanmar diadu melawan utusan pemerintah yang mereka gulingkan tahun lalu. Penerimaan PBB atas pemerintahan Taliban atau junta Myanmar akan menjadi langkah menuju pengakuan internasional yang diinginkan oleh keduanya.

Majelis Umum PBB tahun lalu mendukung penundaan keputusan tentang kredensial Myanmar dan Afghanistan.

Klaim saingan juga dibuat tahun ini untuk kursi bagi Libya di PBB, yang saat ini dipegang oleh Pemerintah Persatuan Nasional di Tripoli, oleh "Pemerintah Stabilitas Nasional" yang dipimpin oleh Fathi Bashagha dan didukung oleh parlemen di wilayah timur negara itu.

Komite kredensial PBB bertemu pada 12 Desember dan setuju, tanpa pemungutan suara, untuk “menunda pertimbangan kredensial” untuk Myanmar, Afghanistan dan Libya “dan untuk kembali mempertimbangkan kredensial ini di masa mendatang dalam sesi ketujuh puluh tujuh,” yang berakhir pertengahan September tahun depan.

Taliban merebut kekuasaan pada pertengahan Agustus tahun lalu dari pemerintah yang diakui secara internasional. Ketika Taliban terakhir memerintah Afghanistan antara tahun 1996 dan 2001, duta besar pemerintah yang mereka gulingkan tetap menjadi utusan PBB setelah komite kredensial menunda keputusannya tentang kursi tersebut.

Junta Myanmar merebut kekuasaan dari pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada Februari tahun lalu. (Reuters)

Editor : Sabar Subekti