Duta PBB Bicara di Gaza Desak Persatuan Palestina

GAZA, SATUHARAPAN.COM – Duta baru perdamaian Timur Tengah Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam kunjungan pertamanya ke wilayah itu pada Kamis (30/4), mendesak unsur Palestina bersatu dan Israel mencabut kucilan atas Jalur Gaza.

“Saya sangat percaya bahwa akan menyakiti rakyat Palestina jika perpecahan, jika ketiadaan persatuan, tidak ditangani secepatnya,” Nickolay Mladenov, yang diangkat pada Februari, kepada wartawan di kota Gaza.

“Saya berharap Perserikatan Bangsa-bangsa dapat mendukung upaya memperkuat persatuan itu,” katanya.

Gaza menghadapi bencana kemanusiaan beberapa bulan sesudah perang 50 hari, yang menghancurkan, Israel dengan Hamas, dengan masyarakat antarbangsa memperingatkan akan kemelut lanjutan tanpa Palestina rujuk dan Israel mencabut pengucilan.

“Kami di Perserikatan Bangsa-Bangsa, bersama mitra kami di masyarakat dunia, memiliki tanggung jawab memastikan Gaza tidak hanya dibangun kembali, tapi kucilan, yang menghalangi bahan bangunan, pergerakan orang dan barang dicabut,” kata Mladenov.

Nikolay Mladenov pada 5 Februari 2015 lalu diangkat oleh Sekjen PBB Ban Ki-moon menjadi Duta Perdamaian Timur Tengah dan Perwakilan Pribadi Sekjen PBB untuk PLO dan Otoritas Palestina. Mantan Menteri Luar Negeri Bulgaria ini menggantikan Robert H Serry, mantan kepala bagian Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Belanda.

Perang Gaza pada Juli-Agustus, yang menewaskan 2.200 warga Palestina dan 73 orang Israel, membuat 100.000 orang kehilangan tempat tinggal di wilayah kecil pesisir itu, yang berpenduduk 1,8 juta orang.

Pembangunan kembali rumah baru dimulai, dengan delapan tahun kucilan Israel masih berlaku.

Hamas, penguasa nyata Gaza, dan pesaing mereka di Tepi Barat, Fatah, gagal untuk melaksanakan kesepakatan persatuan, yang mereka tanda tangani pada April tahun lalu.

Kesepakatan itu untuk menyerahkan kendali Gaza ke pemerintah Palestina dukungan Barat, yang dikuasai Fatah.

Dengan Hamas terus menguasai Gaza, Israel mempertahankan kucilannya, yang sebagian besar melarang mendatangkan bahan bangunan, yang mereka takutkan digunakan untuk membuat senjata, dan menyerang terowongan.

Panitia Pemilihan Umum Palestina (CEC) pada Minggu mengumumkan siap menyelenggarakan pemilihan presiden dan anggota parlemen di Palestina.

CEC menyatakan siap menerima putusan presiden, yang menetapkan tanggal penyelenggaraan pemilihan umum di Jalur Gaza, Tepi Barat dan Yerusalem Timur, sejalan dengan aturan dan hukum pemilihan umum Palestina.

“Panitia tersebut menyelesaikan pendaftaran pemilik hak suara dan memiliki daftar 1.951.799 lelaki dan perempuan pemilih,” kata siaran pers CEC.

Daftar itu, katanya, berisi 78,6 persen dari seluruh warga di Palestina, yang memiliki hak memberi suara. Catatan tersebut diubah dan dibarui dalam pekan pertama Maret, kata pernyataan itu. (AFP)