E-catalogue, Antisipasi Ketimpangan Harga Obat

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Kementerian Kesehatan melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di sektor kesehatan yang berdampak pada ketimpangan harga obat.

Pertama, penerapan sistem e-catalogue pada era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pasien sangat diuntungkan dengan diberlakukannya sistem e-catalogue, karena obat-obatan yang masuk dalam e-catalogue merupakan obat generik yang harganya lebih terjangkau.

Di dalam e-catalogue sudah tertera daftar obat dan harganya, jadi tidak ada proses tender lagi. Rumah sakit sebagai pelayanan kesehatan rujukan dapat melihat obat mana yang akan mereka pilih untuk memenuhi kebutuhan obat pasiennya dengan harga yang lebih murah.

“Sejak era JKN kami sudah menerapkan sistem e-catalogue. Ini sangat menolong, jadi tidak ada lagi tawar-menawar tapi tinggal lihat saja di dalam e-catalogue ini, obat apa yang mau dibeli. Misalnya obat A ada tiga macam, harganya tentu ada perbedaan, kemudian tinggal kita pilih yang ada di situ. Sistem ini jauh lebih terbuka, transparan dan tidak ada lagi persaingan,” kata Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek sesaat setelah melakukan penandatanganan MoU dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Kantor Kementerian Kesehatan, Jumat (10/2), yang dilansir situs depkes.go.id.

Kedua, Menteri Kesehatan menetapkan Permenkes No 69 tahun 2015, tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat. Di dalam Permenkes tersebut dijelaskan bahwa apoteker memiliki kesempatan untuk memberikan alternatif obat kepada pasien dari obat yang diresepkan oleh dokter dengan konten yang sama. Sehingga, pasien dapat memilih obat dengan konten yang sama tetapi dengan harga yang disesuaikan dengan kemampuan mereka.

“Catatannya dengan konten yang sama, itu yang penting. Jadi, bukan berarti apoteker semena-mena menukar atau mengganti obatnya,”  kata Menkes.

Permenkes ini dibuat dalam rangka menjamin keterjangkauan harga obat sebagai upaya memenuhi akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat.

“Sebenarnya pasien itu berhak untuk mengetahui obat-obat yang sama dengan harga yang lebih murah, untuk memerangi harga obat yang mahal. Jadi, pada waktu pasien mendapat resep, dia seyogianya mendapatkan informasi tentang harga obat yang sama,” kata Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Maura Linda Sitanggang.

Permenkes ini sudah mulai diimplementasikan sejak setahun yang lalu. Tentu saja dengan pengawasan yang dilakukan oleh Kemenkes dan asosiasi apoteker yang ada di KPPU serta dinas kesehatan setempat.

“Apotek itu mendapat izin dari dinas kesehatan. Dinkes itu juga wajib untuk melakukan pembinaan dan mereka tentu akan sewaktu-waktu turun dan membina bagaimana pelayanan kefarmasian yang baik dan benar itu dilakukan, termasuk memberikan informasi kepada pasien. Memberikan informasi kepada pasien tentang obat, tentang harganya, memberikan konseling adalah tugas seorang apoteker,” kata Linda.

Ketiga, adanya pemberlakuan Inpres No 6 tahun 2016, tentang percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan. Inpres ini bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan meningkatkan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan dengan melibatkan 12 Kementerian/Lembaga, yaitu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomianm, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam Inpres ini salah satu tugas Kemenkes adalah menetapkan roadmap (rencana aksi) pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan. Roadmap ini dijalankan mulai tahun 2016, dengan skenario 3 kali 5 tahun.

“Transfer teknologi itu 5 tahun pertama, 5 tahun kedua sudah mulai capture the technology, kemudian 5 tahun berikutnya sudah mulai menciptakan produk-produk baru,” kata  Linda.

Editor : Sotyati