Ekonom: Pemerintah Mendatang Harus Tingkatkan Efisiensi

SEMARANG, SATUHARAPAN.COM ‒ Ekonom Universitas Diponegoro Semarang, FX Sugiyanto mengatakan, pemerintah mendatang harus mampu meningkatkan efisiensi untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.

"Periode lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan ekonomi kita kan 5,9 persen. Sebenarnya bisa lebih tinggi lagi kalau pemerintah melakukan efisiensi dengan lebih baik," katanya di Semarang, Minggu (17/8) malam.

Dengan peningkatan efisiensi anggaran, menurut Guru Besar Fakultas Ekonomi Undip itu, pemerintah ke depan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi hingga mencapai 6-6,5 persen.

Ia menyebutkan, capaian pertumbuhan ekonomi selama kurun 13 tahun terakhir, yakni 2000-2013 rata-rata masih sekitar 5,6 persen dan upaya-upaya yang dilakukan selama ini masih bersifat konservatif.

"Dalam artian begini, pemerintah ke depan masih memiliki ruang untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lebih besar lagi, asalkan konsisten melakukan perbaikan pengelolaan keuangan," jelasnya.

Strategi pencapaiannya banyak, ia mencontohkan dari aspek anggaran dengan mengurangi pemborosan-pemborosan, serta perbaikan kinerja birokrasi untuk memudahkan perizinan bagi para investor.

Ia mengatakan pemerintah juga harus melakukan perbaikan infrastruktur, terutama memperlancar akses ke sumber-sumber produksi bisa lebih lancar karena menjadi kunci dasar peningkatan efisiensi.

Pemborosan-pemborosan, kata dia, harus terus ditekan, dan untuk jangka panjang harus mencermati ketepatan dalam alokasi anggaran yang sebenarnya sudah ada dalam visi-misi Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Sugiyanto mengatakan pemerintah sebagaimana disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memang sudah melakukan capaian yang baik selama ini, seperti pertumbuhan ekonomi hampir enam persen.

"Namun, pertumbuhan ekonomi itu ternyata secara hampir bersamaan diiringi ketimpangan pendapatan. Pemerintah ke depan memiliki tugas meningkatkan kualitas ekonomi diiringi dengan pemerataan," katanya.

Yang tidak kalah penting, kata dia, pemerintah ke depan harus memiliki keberanian untuk mengurangi hingga menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM) karena selama ini sangat membebani anggaran negara.

Akan tetapi, kata dia, langkah pemerintah mengurangi subsidi dan menaikkan harga BBM harus diimbangi dengan perbaikan infrastruktur agar masyarakat memahami dan menerima kebijakan pemerintah itu.

"(Subsidi BBM, red.) Dikurangi untuk apa? Pemerintah harus menjelaskan kepada rakyat, ya lewat perbaikan-perbaikan infrastruktur, dan sebagainya. Masyarakat akan paham dan menerima," pungkas Sugiyanto. (Ant)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja