RAPBN 2015: Subsidi Naik 30,476 Triliun Rupiah

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 yang disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di hadapan Rapat Paripurna DPR-RI, Jumat (15/8), pemerintah mengajukan anggaran subsidi secara keseluruhan mencapai 433,512 triliun rupiah atau naik sebesar 30,476 triliun rupiah dibanding angka subsidi pada APBNP 2014.

Dari total subsidi 433,512 triliun rupiah itu, sebagian besar dialokasikan untuk subsidi energi sebanyak 363,534 triliun rupiah, yang terdiri atas subsidi BBM, BBN, LPG tabung 3 kg, dan LGV sebesar 291,111 triliun rupiah atau naik 44,617 triliun rupiah dibanding APBNP 2014, sementara subsidi listrik 72,422 triliun rupiah atau turun 31,393 triliun rupiah dibanding APBNP2014.

Pemerintah menyebutkan, besaran subsidi BBM dan listrik tahun anggaran 2015 sangat tergantung beberapa parameter. Pertama, harga minyak Indonesia (ICP) sebesar 105 dollar Amerika Serikat (AS) per barel, kedua, nilai tukar rupiah 11.900 rupuiah per dollar AS, ketiga, volume konsumsi BBM sebesar 48 juta kiloliter (kl).

Keempat, konsumsi tabung LPG 3 kg sebesar 5,766 metrik ton, kelima, susut jaringan listrik (losses) sebesar 8,45 persen, dan yang terakhir, margin usaha PLN sebesar 7,0 persen.

Adapun subsidi non energi jumlahnya mencapai 69,977 triliun rupiah atau naik 17,252 triliun rupiah dibanding APBNP 2014. Dalam Nota Keuangan RAPBNP 2015 disebutkan, subsidi energi ini terdiri atas Subsidi Pangan 18,939 triliun rupiah, Subsidi Pupuk 35,703 triliun rupiah, Subsidi Benih 939,4 miliar rupiah, Subsidi PSO 3,261 triliun rupiah (terdiri atas PT KAI 1,523 triliun rupiah, PT Pelni 1,607 triliun rupiah, dan LKBN Antara 130,3 miliar rupiah), Subsidi Bunga Kredit Program 2,484 triliun rupiah, dan Subsidi Pajak 8,650 triliun rupiah.

Mengenai besaran subsidi pangan, dalam Nota RAPBN 2015 disebutkan, diberikan dalam bentuk penjualan beras kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan harga terjangkau oleh daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.

“Dalam tahun 2015, anggaran subsidi pangan disediakan untuk menjangkau 15,5 juta RTS, dalam bentuk penyediaan beras murah oleh Perum Bulog, yang diberikan dalam 12 kali penyaluran dengan kuantum sebanyak 15 kg beras per RTS per bulan, dengan harga tebus  1.600 rupiah per kg,” bunyi yang tersurat dalam Nota Keuangan RAPBN 2015 halaman II.4-32.

Perlawanan Politik

Terkait dengan besaran alokasi anggaran subsidi yang terus membengkak itu, Presiden SBY saat menyampaikan RUU APBN 2015 mengatakan, kebijakan penganggaran menghadapi persoalan political acceptance atau penerimaan dan dukungan secara politik, terhadap kebijakan yang sensitif dan kurang populer seperti pengalihan subsidi BBM dan listrik kepada subsidi untuk penduduk miskin.

Belanja subsidi misalnya, menurut Presiden SBY, dalam sepuluh tahun terakhir ini, pemerintah terus berupaya untuk membuat menjadi lebih tepat sasaran dan tak melebihi kepantasan dengan menaikkan harga BBM bersubsidi dan Tarif Dasar Listrik beberapa kali. Pemerintah kemudian mengalihkan sebagian alokasi subsidi BBM dan listrik tersebut kepada subsidi untuk rakyat miskin dan layanan kesehatan.

Presiden menyebutkan, tahun 2013 lalu pemerintah kembali menaikkan harga BBM bersubsidi dan tahun 2014 ini pemerintah menaikkan Tarif Dasar Listrik. Namun, Presiden menyadari bahwa kebijakan tersebut tidak populer.

“Saya juga merasakan perlawanan politik yang tidak kecil, terhadap kebijakan ini. Tetapi, semua langkah itu dilakukan untuk memastikan agar subsidi menjadi tepat sasaran, yang sesungguhnya juga sesuai dengan rekomendasi audit Badan Pengawas Keuangan (BPK),” kata Presiden SBY.

Menurutnya, ke depannya diperlukan kesepahaman bersama dari pemerintah dan legislatif, untuk melakukan langkah dan upaya bersama agar subsidi benar-benar tepat sasaran, dan jumlahnya tidak melebihi kepatutannya. “Langkah bersama seperti itu sangat penting bagi kesinambungan pem-biayaan pembangunan di masa mendatang,” tutur Presiden SBY. (setkab.go.id)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja