Ekonom: RI Kurang Berhasrat Pacu Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pemerintahan Presiden Joko Widodo Jusuf Kalla kurang termotivasi meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga saat ini tingkat  pengangguran masih tinggi di Tanah Air.

“Sekarang ini sepertinya pemerintah kurang bersemangat memacu pertumbuhan ekonomi, padahal menurut saya penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang  signifikan, dan itu harus ditunjang dengan penciptaan lapangan kerja,” kata Akhmad Akbar Susamto, Ekonom CORE (Center Of Reform On Economics),  pada Core Media Discussion di sebuah restoran di Jalan Tebet Barat Dalam, Jakarta, Selasa (3/3).

Susamto mencontohkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III tahun 2011 hingga 2014 berturut-turut turun dari 6,49 persen menjadi 6,32 persen, 5,63 persen dan 5,01 persen. Sementara itu bila ditilik dari tingkat pengangguran terbuka, angkanya masih diatas angka pertumbuhan ekonomi walaupun ada gejala penurunan. Menurut data Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka mulai 2010 hingga 2013, adalah 7,41, 6,80, 6,32, dan 5,92. Sedangkan angka pengangguran terbuka tertinggi pernah terjadi pada Februari 2005 sebesar 10,26 persen dan November 11,24 persen,

Kendati demikian, Susamto mengingatkan, saat ini pengangguran di Indonesia harus dibedakan karena adanya perubahan definisi menurut BPS. Kendati tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan, ia mengingatkan hal itu dapat mengecoh.

“Sekarang kita jangan mudah tertipu dengan definisi pengangguran, karena ada orang muda yang mencari pekerjaan tetapi tidak mendapatkan pekerjaan mereka itu disebut pengangguran, sementara kita tidak bisa mengkategorikan pengangguran  generasi muda yang selesai sekolah tetapi memang tidak mencari pekerjaan, karena misalnya mereka langsung menikah dan menjadi ibu rumah tangga,” Susamto membeberkan.

 “Tingkat pengangguran tertinggi adalah anak-anak muda,” Susamto menjelaskan.  Menurut data BPS, pada 2015 generasi muda yang berusia mulai dari 25 hingga 29 tahun yang menyelesaikan pendidikan tinggi dan mencari kerja  lebih tinggi daripada generasi muda yang pasrah tidak mencari pekerjaan.

Laki-laki yang juga berprofesi sebagai pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada ini menambahkan pemerintah harus menciptakan dorongan fiskal bagi dunia usaha agar membuka banyak industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja.

“Industri padat karya mendorong lebih banyak investasi dan mendukung perekonomian Indonesia, dan menekan penanggurang secara langsung,” kata Susamto.

Akan tetapi, Susamto menjelaskan bahwa  kebijakan pemerintah harus diolah dengan hati-hati dan tidak boleh bertabrakan dengan kebijakan lain.

“Kebijakan ini jangan bertabrakan  dengan target pemerintah yang lain seperti tax ratio, karena di saat lain kan pemerintah juga mengejar penerimaan negara lewat pajak,” Susamto mengakhiri.

Editor : Eben Ezer Siadari