Ekumenis Dukung Proses Dekolonisasi Polinesia Prancis

HAITI, SATUHARAPAN.COM - Delegasi ekumenis diberitahu perlunya inskripsi ulang rencana dekolonisasi atau pemberian kebebasan berpolitik terhadap Polinesia Prancis (Maohi Nui) pada daftar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Para delegasi tersebut memperbincangkan berbagai keprihatinan yang menekan keadaan, sementara menemui pemimpin-peimpin gereja setempat, organisasi masyarakat sipil, dan Presiden Oscar Manutahi Temaru, selama kunjungan mereka ke Polinesia Prancis dari 26 April hingga 1 Mei lalu.

Seperti dilansir Oikumene.org, Pertemuan ini dikoordinasi oleh Komisi Gereja-Gereja Internasional (CCIA) dari Persekutuan Gereja-Gereja di Dunia, bekerjasama dengan Konferensi Gereja-Gereja Pasifik serta Gereja Protestan Maohi.

Para delegasi ini mengekspresikan solidaritas mereka kepada gereja-gereja setempat, mengenai isu dekolonisasi dan mendiskusikan masalah perngaruh ujicoba nuklir serta perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang tidak berdaya.

Pada tahun 1947, pemerintah Prancis telah merencanakan pencabutan keanggotaan Maohi Nui dari daftar Negara yang akan di-dekolonisasi oleh PBB.

“Kunjungan solidaritas ekumenis internasional ke Polinesia Prancis adalah tepat,” kata Pendeta Francois Pihaatae, selaku Sekretaris Jenderal PCC. Ia menambahkan, “Hal ini sangat signifikan terlebih menyangkut kepedulian terhadap EP dan rakyat Maohi, mengingat perjuangan mereka dalam menghadapi isu kritis mengenai rencana inskripsi ulang Polinesia Prancis pada daftar PBB.”

Sinode EPM pada 2102 juga mendorong WCC dan PCC untuk mendukung uaya advokasi upaya inskripsi ulang Polinesia Prancis.

Pendeta Taaroanui Maraea, presiden EPM saat itu mengatakan bahwa pihaknya mempertimbangkan inskripsi ulang Polinesia Prancis pada daftar PBB sebagai upaya melindungi rakyat dari keputusan-keputusan dan inisiati-inisiatif yang diambil oleh Prancis.

John Taroanui Doom, Presiden WCC dari Pasifik berbicara mengenai konsekuensi ujicoba nuklir oleh Prancis di Polinesia Prancis. “Baik secara langsung maupun tidak langsung hal ini terkait dengan ujicoba nuklir yang belum selesai dalam 30 tahun terakhir di Polinesia Prancis,” katanya.