“Enam Bulan Menjabat, Jokowi Belum Jadi Teladan”

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Sejumlah ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan pemimpin kelompok perhimpunan mahasiswa dari berbagai latar belakang pendidikan di Indonesia memenuhi undangan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) untuk menghadiri acara dialog bangsa.

Setidaknya ada lima ketua perhimpunan organisasi antarkampus. Di antaranya mewakili Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (UGM), Universitas Sumatera Utara (USU), dan Institut Teknologi Bandung (ITB). Selain itu, hadir juga enam ketua kelompok perkumpulan mahasiswa, dua di antaranya ialah Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PBHMI) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Kehadiran para aktivis ini bermaksud mengkritisi enam bulan perjalanan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) yang dinilai masih lamban, bahkan dinilai belum mampu menjadi teladan

“Ada beberapa aspek yang harus disikapi pemerintah yang menajadi rekomendasi kami, di antaranya persoalan hukum, politik, dan ekonomi,” ujar Arief Rosyid Ketum PBHMI di Ruang Rapat Watimpres, Selasa (21/4) sore.

Melalui dialog ini lah Watimpres menjadi jembatan kritik mahasiswa terhadap Presiden RI yang nanti akan disampaikan langsung pada Jokowi.

Menurut kumpulan dialog mahasiswa itu, ada beberapa hal yang menjadi sorotan atas pemerintahan Jokowi-JK.

“Pertama Presiden harus jadi teladan. Kami tak mendapatkan itu dari Jokowi. Dia tanda tangan Perpres saja tidak tahu apa substansinya. Ini fatal sehingga menjadi masukan kami untuk menjalankan 4,5 tahun sisanya tanpa hal yang fatal,” ujar Andriyana Ketum KAMMI.

Selanjutnya, kelompok aktivis ini menilai Indonesia akan mendapat bencana demografi. Untuk itu, para pemimpin gerakan mahasiswa ini bermaksud menyerukan seluruh elemen mahasiwa untuk tetap menajadi garda terdepan gerakan kontrol sosial.

Masalah radikalisme agama juga menjadi urgensi perhatian serius pemerintah atas rekomendasi mahasiswa. Mahasiswa pun meminta dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan pemerintah.

Editor : Bayu Probo