Eropa Beri Sanksi atas Warga Ukraina yang Terlibat Kekerasan

BRUSSEL, SATUHARAPAN.COM - Uni Eropa pada Kamis (20/2) setuju untuk menetapkan larangan perjalanan dan pembekuan aset atas warga Ukraina yang “terlibat dalam kekerasan”, kata Menteri Luar Negeri Italia Emma Bonino.

Bonino mengatakan, setelah perundingan krisis Ukraina di Brussel dengan para menteri luar negeri UE, bahwa sanksi tersebut akan diberlakukan “dengan segera dalam beberapa jam ke depan”.

Dia mengatakan negara-negara UE juga sepakat untuk menawarkan bantuan medis dan visa kepada korban luka dan para disiden.

Keputusan untuk memberikan sanksi itu diambil sesuai dengan persetujuan dari tiga utusan UE yang saat ini berada di Kiev, Menlu Prancis Laurent Fabius, Menlu Jerman Frank-Walter Steinmeier dan Menlu Polandia Rodoslaw Sikorski.

Ketiganya mengadakan perundingan selama beberapa jam dengan Presiden Viktor Yanukovych serta dengan tiga pemimpin utama oposisi.

Para diplomat mengatakan menteri-menteri yang mengadakan pertemuan di Brussel juga setuju untuk menangguhkan ekspor peralatan antihuru-hara.

Sanksi Kanada

Pemerintah Kanada mengumumkan sanksi pada Presiden Ukraina Viktor Yanukovych dan para menterinya, yang terlibat dalam kekerasan terhadap para pengunjuk rasa, tidak lagi diterima di Kanada.

Pengumuman disampaikan Perdana Menteri Kanada, Stephen Harper pada Kamis. 

Langkah Kanada itu muncul setelah para menteri luar negeri Uni Eropa dalam sidang mereka di Brussel mengeluarkan sanksi-sanksi terhadap para menteri dan pejabat keamanan Ukraina yang "tangannya berlumuran darah". 

Jalan buntu yang dihadapi Ukraina selama tiga bulan jatuh menjadi pertumpahan darah, yang disebut-sebut menewaskan hampir 100 orang sejak Selasa malam. 

Sebagian besar dari mereka yang tewas adalah para pengunjuk rasa yang ditembak mati oleh polisi di Kiev. 

"Kekerasan yang sangat keterlaluan itu dan sedang disaksikan oleh dunia harus dihentikan. Kami menganggap rezim (Ukraina) bertanggung jawab atas perlakuan terhadap para warga negaranya," kata Harper dalam sebuah pernyataan. 

Sebagai tambahan atas larangan kunjungan bagi para pemimpin senior rezim Ukraina, perdana menteri mengumumkan bahwa Kanada juga menjatuhkan sanksi ekonomi baru terhadap Yanukovych dan para pendukungnya. 

"Harapan kami adalah bahwa langkah-langkah serius ini akan meyakinkan pemerintah Ukraina untuk mencari penyelesaian damai bagi krisis."

Sebelumnya, pemimpin Ukraina yang sedang mengalami penentangan itu akhirnya bergerak lebih dekat menuju diselenggarakannya pemilihan lebih cepat, yaitu salah satu butir utama yang dituntut pihak oposisi.

Kanada memiliki diaspora Ukraina dalam jumlah besar -sekira 1,2 juta warga Kanada saat ini merupakan warga keturunan Ukraina, demikian menurut sensus terbaru. 

Sebelum terjadinya peningkatan bentrokan antara para pengunjuk rasa antiperintah dan polisi hingga menimbulkan korban jiwa lusinan orang, Ottawa berupaya menjalin hubungan lebih erat dengan Kiev di masa pasca Soviet. 

Pekan ini, pemerintah Kanada mengumumkan akan memberikan bantuan berupa peralatan medis serta menampung sekelompok kecil pengungsi yang berada di kedutaan besarnya di Kiev. 

"Pemerintah kami, bekerja sama dengan komunitas Ukraina-Kanada... akan terus mendukung perjuangan rakyat Ukraina dalam membentuk Ukraina yang bebas dan demokratis," kata Harper. 

Peran Rusia

Rusia pada Kamis mengatakan pihaknya mengirim seorang perwakilan ke Kiev atas permintaan Presiden Viktor Yanukovych untuk bertindak sebagai mediator dalam pembicaraan dengan oposisi.

Yanukovych menyerukan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin dan “mengusulkan bahwa pemimpin Rusia itu mengirim seorang perwakilan ke Kiev untuk berpartisipasi sebagai mediator dalam pembicaraan dengan oposisi,” tutur juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada kantor berita Rusia.

“Putin memutuskan untuk menugaskan ombusdman HAM Vladimir Lukin dengan misi tersebut,” kata Peskov. 

Lukin menyarankan kepada Putin mengenai HAM dan mengkritik beberapa keputusan pengadilan, seperti vonis penjara para personel Pussy Riot.

Peskov mengatakan bahwa Lukin, mantan duta besar untuk Amerika Serikat dan politisi oposisi, “sangat kaya akan pengalaman diplomatik” dan “memiliki pengaruh yang kuat di kalangan pegiat HAM.”

Lukin sedianya akan pensiun pada bulan ini setelah sepuluh tahun di posisi tersebut. (AFP)