Erwiana Meminta Bantuan Hukum untuk Menuntut Mantan Majikan

HONG KONG, SATUHARAPAN.COM – Erwiana Sulistyaningsih telah mengajukan permohonan bantuan hukum untuk menggugat mantan majikannya, demikian yang dikutip South China Morning Post Hongkong dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) pada Senin (10/2).

Juru bicara SBMI Sring Atin mengatakan, “Ia mengajukan bantuan hukum pada Kamis (6/2). Pengajuannya masih menunggu.”

Bulan lalu, Hong Kong’s Mission for Migrant Workers mengatakan Erwiana telah meminta bantuan dalam pengajuan klaim ganti rugi.

Jaksa telah mengidentifikasi ketiga orang asisten rumah tangga asal Indonesia, termasuk Erwiana, menjadi korban penganiayaan oleh Law Wan-tung, 44 tahun.

Law telah dituntut dengan satu pasal yang menyebabkan luka berat , satu pasal penyerangan yang menyebabkan kerugian fisik, satu pasal penyerangan umum, dan empat pasal intimidasi terhadap Erwiana, Tutik Lestari Ningsih, dan Nurhasanah, demikian disampaikan pengadilan pada 22 Januari.

Law dibebaskan dengan jaminan HK$ 500,000 (setara Rp. 784 juta) dan membayar tanggungan juga sebesar HK$ 500,000. Ia akan datang ke pengadilan pada 25 Maret.

Sring mengatakan pada Minggu (9/2) bahwa ia mengharapkan Erwiana kembali ke Hong Kong bulan depan untuk memberikan kesaksian.

Kepala tim kepolisian Chief Inspector Chung Chi-ming datang ke Indonesia untuk menginvestigasi tuntutan Erwiana.

One Billion Rising untuk Erwiana

Sementara itu One Billion Rising, gerakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai kekerasan terhadap perempuan, tahun ini menjadikan isu kekerasan terhadap pekerja migran sebagai tema kampanye.

Gerakan ini mengatur sebuah acara tarian dalam rangka hari Valentine di 207 negara untuk meningkatkan kesadaran akan permasalahan itu.

Penyelenggara di Hong Kong melaksanakan acara tersebut hari Minggu (9/2), sehingga lebih banyak pekerja migran yang terlibat.

Lebih dari 500 orang hadir di Victoria Park dengan mengenakan pakaian berwarna ungu dan menyerukan penghapusan kebijakan diskriminatif.

Eni Lestari, Badan Koordinasi Migran Asia mengatakan pemerintah Indonesia juga turut disalahkan karena menjadikan warganya sebagai komoditas. (scmp.com)

Editor : Bayu Probo