Facebook Hapus Jaringan Rusia Yang Anti Vaksin COVID-19

SATUHARAPAN.COM-Facebook mengatakan pada hari Selasa (10/8) bahwa mereka telah menghapus jaringan akun dari Rusia yang terkait dengan perusahaan pemasaran yang bertujuan untuk meminta influencer untuk mendorong konten anti-vaksin COVID-19.

Perusahaan media sosial itu mengatakan telah melarang akun yang terhubung ke Fazze, anak perusahaan dari perusahaan pemasaran yang terdaftar di Inggris, AdNow, yang terutama melakukan operasinya dari Rusia, karena melanggar kebijakannya terhadap campur tangan asing.

Facebook mengatakan kampanye menggunakan platformnya terutama untuk menargetkan audiens di India, Amerika Latin dan, pada tingkat yang lebih kecil, Amerika Serikat.

Penyelidik perusahaan menyebut kampanye tersebut sebagai “disinformation laundromat” (pencucian  disinformasi), membuat artikel dan petisi menyesatkan di forum seperti Reddit, Medium dan Change.org, dan menggunakan akun palsu di platform seperti Facebook dan Instagram untuk memperkuat konten. Facebook mengatakan sebagian besar kampanye gagal, inti dari itu tampaknya terlibat dengan influencer berbayar dan posting ini menarik "beberapa perhatian terbatas."

Klaim palsu dan teori konspirasi tentang COVID-19 dan vaksinnya telah menjamur di situs media sosial dalam beberapa bulan terakhir. Perusahaan teknologi besar seperti Facebook telah dikritik oleh anggota parlemen Amerika Serikat dan pemerintahan Presiden Joe Biden, yang mengatakan penyebaran kebohongan online tentang vaksin membuat lebih sulit untuk memerangi pandemi.

Facebook mengatakan operasi terkait Rusia dimulai dengan pembuatan sejumlah akun palsu pada tahun 2020, kemungkinan berasal dari “peternakan” akun di Bangladesh dan Pakistan, yang berpura-pura berbasis di India.

Dikatakan jaringan memposting meme dan komentar di platformnya pada November dan Desember 2020 mengklaim vaksin AstraZeneca COVID-19 akan mengubah orang menjadi simpanse, sering menggunakan adegan dari film "Planet of the Apes" 1968.

Bersamaan dengan kampanye “spam” ini, Facebook mengatakan sejumlah influencer kesehatan dan kesejahteraan di Instagram juga membagikan tagar dan petisi yang digunakan oleh kampanye tersebut. Dikatakan ini kemungkinan merupakan bagian dari taktik operasi yang diketahui bekerja dengan influencer.

Facebook mengatakan bahwa pada Mei 2021, setelah lima bulan tidak aktif, operasi kemudian mulai mempertanyakan keamanan vaksin Pfizer dengan mendorong dokumen AstraZeneca yang diduga "diretas dan bocor". Penyelidik Facebook mengatakan dua fase kegiatan bertepatan dengan periode ketika beberapa pemerintah dilaporkan membahas otorisasi darurat untuk vaksin.

Menurut laporan media, Fazze menghubungi influencer di YouTube, Instagram, dan TikTok di beberapa negara untuk meminta mereka mendorong konten anti-vaksin untuk pembayaran.

Influencer Jerman mengekspos kampanye awal tahun ini, memacu penelitian ke dalam perusahaan. AdNow tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters.

Para peneliti telah mencatat peningkatan baik dalam kampanye influencer yang "disewa" dan juga dalam operasi penipuan yang menargetkan personal online nyata untuk menyampaikan pesan ke audiens yang sudah jadi milik influencer ini.

Facebook mengatakan telah menghapus 65 akun Facebook dan 243 akun Instagram sebagai bagian dari operasi terkait Fazze. Dikatakan 24.000 akun mengikuti satu atau lebih akun Instagram. Perusahaan mengatakan pertanyaan tentang kampanye tetap ada, seperti siapa yang menugaskan Fazze untuk menjalankannya.

Facebook juga mengatakan dalam laporannya pada hari Selasa bahwa pada bulan Juli telah menghapus jaringan terpisah di Myanmar, yang terkait dengan individu yang terkait dengan militer Myanmar dan menargetkan audiens di negara tersebut. Dikatakan operasi itu menggunakan akun duplikat dan palsu, beberapa menyamar sebagai pengunjuk rasa dan anggota oposisi sementara yang lain menjalankan Halaman Facebook pro-militer.

Jaringan sosial itu melarang militer Myanmar menggunakan Facebook dan Instagram pada bulan Februari, setelah tentara merebut kekuasaan dalam kudeta. (Reuters)

Editor : Sabar Subekti