Fadli Zon: 100 Hari Jokowi-JK, Sukses Buat Sengsara

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada hari ini, Rabu (28/1), genap berusia 100 hari. Sejumlah kebijakan yang diambil pun telah mendapat sorotan tajam dan penilaian publik.

Wakil Ketua DPR dengan gamblang mengatakan, selama 100 hari Pemerintahan Jokowi-JK bekerja rakyat semakin sengsara. Dengan kata lain, Presiden RI ketujuh tersebut sukses membuat kehidupan masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, semakin sengsara.

"Saya melihat 100 hari Pemerintahan Jokowi-JK banyak gebrakan ya, tapi pada dasarnya banyak kebijakan yang justru menyengsarakan rakyat," kata Fadli kepada satuharapan.com, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1).

Dia menyebutkan sejumlah kebijakan yang justru semakin menyengsarakan masyarakat Indonesia, misalnya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersusidi, tabung gas Elpiji 12 kg, Tarif Dasar Listrik (TDL), hingga sembilan bahan pokok (sembako).

"Artinya,100 hari Jokowi-JK ini berhasil menyengsarkan rakyat," kata politisi Partai Gerindra itu.

Sementara di bidang hukum, Fadli juga melihat kurang berprestasi, sebab saat ini bidang tersebut justru melahirkan kekisruhan antara dua institusi penegak hukum, yakni Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Tapi saya acungkan jempol untuk peneyelesaian kasus narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba), yang berani mengeksekusi para terpidana mati kasus tersebut, itu bagus," kata dia.

Oleh karena itu, lanjut dia, kedepannya Jokowi perlu melihat background orang yang diajukan lebih dahulu sehingga kasus KPK vs Polri seperti saat ini tidak terulang kembali. "Mungkin beliau (Jokowi, Red) besar di Kota Solo, sehingga belum banyak mengetahui dunia kehidupan di Ibu Kota, karena belum terlalu lama," tutur Fadli.

"Termasuk belum tentu mengetahui latar belakang orang juga," dia menambahkan.

Demikian juga usaha dari Pemerintahan Jokowi-JK untuk melindungi kedaulatan laut Indonesia, Fadli pun memberi acungan jempol pada kebijakan tersebut.

Namun, Wakil Ketua DPR itu menepis anggapan yang menilai kebijakan mengeksekusi terpidana mati kasus narkoba akan membawa dampak buruk bagi diplomasi dan hubungan luar negeri Indonesia ke depan. Menurut dia, hal tersebut sudah menjadi resiko.

"Diplomasi kita dengan luar negeri tidak akan ada masalah, itu resiko. Negara yang warganya dieksekusi mati juga harus memaklumi hukum Indonesia, dimana ada capital punishment, dan saya kira soal narkoba sudah keterlaluan."

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja