Loading...
INDONESIA
Penulis: Diah Anggraeni Retnaningrum 18:00 WIB | Rabu, 30 Maret 2016

Fadli Zon: Relawan Tanpa Upah Omong Kosong!

Diskusi publik bertajuk Jalur Perseorangan: Penguatan Demokrasi atau Deparpolisasi di MMD Initiative Jalan Dempo no 3 Matraman Dalam Jakarta Pusat, hari Rabu (30/3) dengan mengundang tiga narasumber yaitu Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon (kedua kanan), Peneliti Cyrus Network Hasan Nasbi (paling kanan), Peneliti di bidang Politik dari LIPI R. Siti Zuhro (paling kiri). (Foto: Diah A.R)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dari partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon menyatakan relawan pendukung calon tertentu yang tidak meminta upah atau imbalan adalah omong kosong.

“Bohong kalau ada yang mengatakan semua murni.  Apalagi namanya relawan. Relawan itu dibayar. Omong kosong voluntarism ala demokrasi,” kata dia dalam diskusi publik bertajuk Jalur Perseorangan: Penguatan Demokrasi atau Deparpolisasi di MMD Initiative Jalan Dempo no 3 Matraman Dalam Jakarta Pusat, hari Rabu (30/3).

Saat ini, kata dia, masyarakat Indonesia sendiri sudah bisa melihat bukti konkretnya setelah Pemilihan Presiden 2014 lalu. Pada saat itu banyak bermunculan pihak-pihak yang menyatakan dirinya adalah relawan yang bersedia tak dibayar atau mengharapkan apapun untuk memenangkan Joko Widodo sebagai presiden.

Buktinya, lanjut dia, beberapa dari relawan tersebut malah mendapatkan balas budi berupa jabatan seperti komisaris utama, kepala lembaga, duta besar atau direktur jenderal di salah satu Kementerian. Contohnya adalah Fadjroel Rachman yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Adhi Karya dan Kepala badan Ekonomi Kreatif yang dijabat oleh Triawan Munaf.

“Janji Jokowi dengan mudah diselewengkan dengan istilah profesional,” kata dia.

Begitu pula yang terjadi dengan relawan yang ikut meramaikan pentas politik dalam pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 mendatang. Menurut kader partai Gerindra ini, tak menutup kemungkinan ada kesepakatan tertentu yang dibuat oleh calon gubernur dan relawannya.

Tak Ada Makan Siang Gratis

Dalam kesempatan yang sama, R. Siti Zuhro yang merupakan seorang peneliti di bidang politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) juga sependapat dengan Fadli. Menurutnya, dalam bidang politik tentunya tidak ada makan siang gratis.

“Iya.. Kenyataan itu. Kan sekarang kita mulai menyaksikan dari pilpres kemarin itu kerepotan juga bagaimana begitu besarnya jumlah relawan dan menunggu antre mau diberi apa? Ada yang dengan rela tapi orang yang rela tadi terlalu sedikit mungkin. Yang tidak rela yang banyak sehingga mengganggu,” kata dia.

“Tadinya saya senang relawan itu meluruskan sistem kita ikut membangun sistem kita. Idealnya seperti itu. Tapi ujung-ujungnya enggak seperti itu juga. Istilahnya menguntungkan enggak? Enggak ada makan siang gratis jadi artinya mereka juga berpikir kalau kamu menang nanti tolong dong saya juga diberikan reward.”

Penghargaan yang dimaksud adalah tak lain dari kekuasaan atau posisi tertentu. Oleh karena itu, dia mengusulkan kepada kepala daerah yang ingin maju sebagai gubernur di Pilgub DKI Jakarta 2017 mendatang harus bersikap tegas kepada relawan untuk tidak meminta imbalan apa pun jika dia menang dalam kontes politik tersebut.

“Oleh karena itu siapa pun yang mau maju kalau ada tim relawan seperti itu diomongin saja saya enggak bisa kamu mintain apa pun. Pahit-pahitnya saja diomongin. Pahit kita omongin dulu itu kalau pemimpin yang betul-betul punya aturan jangan asal aji mumpung. Karena apa pun yang dia (relawan) lakukan akan diminta kembali. Investasi. Relawan juga menginvestasi,” kata dia.

 

 


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home