Fakta Penting Pemilu Myanmar 2015

NAYPYIDAW, SATUHARAPAN.COM - Berbagai persiapan tengah berlangsung menjelang pemilihan umum (pemilu) Myanmar pada 8 November mendatang. Bagaimana sistem pemilihannya? Kubu mana saja yang menjadi kekuatan politik? Simak fakta-fakta berikut.

Apakah hasil suaranya akan demokratis?

Ini intinya. Tapi semua orang mengira bahwa akan ada kecacatan yang cukup serius.

Tujuan yang realistis adalah pemungutan suara akan berlangsung "relatif bebas dan adil" dan hasilnya mencerminkan keinginan rakyat. Mengingat kondisi sebelumnya di negara tersebut, pemilu ini adalah kemajuan berarti.

Meski begitu, sejak awal pun sudah banyak pelanggaran yang terjadi. Ketika keluar daftar pemilih, hasilnya jauh dari standar.

Ada penduduk yang sudah meninggal masih terdaftar, tapi penduduk yang masih hidup dan berhak memilih tidak terdaftar.

Tidak semua kursi di Hluttaw (parlemen) bisa diperebutkan. Kelompok militer menyusun undang-undang yang menjamin perwakilan militer menjadi bagian dari 25 persen kursi di Hluttaw dan bisa mem-veto perubahan undang-undang.

Menurut para jenderal militer, ini adalah bagian dari "demokrasi berdisiplin".

Apakah partai Aung San Suu Kyi masih populer?

Sulit untuk mengetahuinya. Tak ada jajak pendapat yang bisa diandalkan, maka presedennya hanya dua peristiwa sebelumnya tentang popularitas Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), yaitu pada pemilu 1990 yang dibatalkan dan pada pemilu 2012.

Pada 1990, NLD memenangkan 392 dari 492 kursi yang tersedia, atau 52,5 persen suara nasional. 22 tahun kemudian, NLD meraih 43 dari 45 kursi, atau sekitar 66 persen dari suara yang tersedia.

Kenaikan pada 2012 itu tak berarti dukungan untuk NLD menguat. Sebaran geografi dari kursi yang diperebutkan pada pemilu 2012 cocok menguntungkan NLD karena kebanyakan berada di area etnis Bamar.

Meski kelompok pendukung hak asasi manusia mengritik Suu Kyi tentang penolakannya mengomentari isu Rohingya, namun masalah ini tidak akan berdampak pada pendukungnya. Tidak ada alasan dukungan untuk partai Suu Kyi akan lebih rendah dari 2012.

Mungkinkah terjadi kemenangan mutlak?

Mungkin saja. Sistem pemilihan berbasis konstituensi di Myanmar memungkinkan kemenangan mutlak terjadi.

Lihat saja pada 1990. NLD memenangkan setengah dari suara populer, yang artinya meraih 80 persen kursi senat.

Pemilu tahun ini punya dua area kunci: di wilayah tengah dan selatan tempat bermukimnya etnis mayoritas Bamar, dan di sepanjang perbatasan negara, tempat etnis-etnis kecil lokal mendominasi.

Di tujuh kawasan tengah dan pusat tempat etnis Bamar, NLD diprediksi menang besar. Ada sekitar 291 kursi yang diperebutkan, atau 44 persen dari keseluruhan Hluttaw.

Dan mungkin saja, partai USDP yang berkuasa hanya mendapat sebagian sisanya. Namun tak berarti NLD akan menjadi mayoritas.

Jadi wilayah kunci kampanye ada di wilayah etnis minoritas, ada sekitar 207 kursi (31 persen) yang menjadi perebutan.

Partai yang berdasar pada etnis mungkin memenangkan mayoritas kursi, tapi bahkan tambahan beberapa kursi bisa membuat NLD jadi mayoritas.

Dalam setahun terakhir, Aung San Suu Kyi sudah mengunjungi wilayah-wilayah tersebut. Dia sangat sadar pentingnya suara pemilih di sana.

Satu hal yang belum pasti adalah dampak gerakan Buddha garis keras, Ma Ba Tha, di area-area etnis Bamar.

Dalam 18 bulan terakhir, mereka menjalankan kampanye nasional yang menyatakan bahwa identitas Buddha negara tersebut terancam oleh Islam, dan NLD adalah partai orang Islam.

Biksu-biksu tersebut selalu menarik kerumunan besar, tapi pemilu ini adalah ujian pertama untuk melihat seberapa dalam pesan-pesan mereka diterima.

Bagaimana presiden dipilih?

Secara tidak langsung. Konstitusi 2008 menggariskan proses rumit yang membuat Hluttaw memilih presiden.

Meski pemilu akan berlangsung pada November, tapi kemungkinannya pemilihan presiden baru terjadi pada Maret 2016.

Pertama Hluttaw akan terbagi menjadi tiga kelompok: perwakilan dewan rakyat, perwakilan majelis permusyawaratan rakyat, dan perwakilan militer.

Setiap kelompok mengajukan kandidat dan ketiganya akan dipilih dalam sesi sidang umum yang memasukkan semua perwakilan terpilih dan tak terpilih dua parlemen.

Pemenangnya akan jadi presiden dan dua orang akan jadi wakil presiden.

Artinya, jika NLD ingin memilih presiden maka mereka harus memperoleh suara mayoritas dalam sidang umum.

Jika ada 25 persen perwakilan militer yang dijamin duduk dalam parlemen, maka artinya NLD harus memenangkan dua pertiga kursi yang diperebutkan dalam pemungutan suara.

Apakah Aung San Suu Kyi bisa jadi presiden?

Aung San Suu Kyi bisa memimpin partainya menang mutlak di pemilu tapi dia tidak bisa menjadi presiden.

Artikel 59F dalam konstitusi menyatakan bahwa jika salah satu dari "anak kandung...menyatakan kesetiaan pada kekuasaan asing" maka Anda tak bisa jadi presiden. Dua anak laki-laki Aung San Suu Kyi, Kim dan Alexander punya paspor Inggris.

Kemenangan besar dalam pemilu juga tak akan membantu karena perwakilan tentara dalam parlemen akan menghalangi upaya amandemen. Maka, tanpa perubahan spektakuler dari sisi militer, Presiden Suu Kyi tidak akan terwujud pada 2016.

Jika bukan Suu Kyi lalu siapa?

Di sinilah gosip dan spekulasi meluas. Sudah lama beredar asumsi bahwa ada perjanjian antara Aung San Suu Kyi dan ketua parlemen U Shwe Mann.

Shwe Mann adalah bekas jenderal dan pemimpin partai berkuasa Uni Solidaritas dan Pembangunan (USDP), tapi dalam setahun terakhir dia menjauhkan diri dari militer dan mengikuti agenda yang menguntungkan buat Suu Kyi.

Perjanjian itu berarti NLD mendukung Shwe Mann untuk menjadi presiden, mungkin untuk jangka pendek, agar bisa mengamandemen konstitusi yang mengurangi kekuasaan militer dan membuat Suu Kyi bisa menjadi presiden.

Tapi ini bisa menjadi masalah. Jika USDP, seperti diprediksi banyak orang, kalah besar di pemilu, kepresidenan Shwe Mann bisa terlihat seperti kesepakatan bagi-bagi kekuasaan.

Meski begitu, banyak melihat opsi ini adalah yang paling mungkin dan koalisi USDP/NLD akan menghasilkan stabilitas dan mempertahankan pengalaman pemerintahan.

Asumsi yang beredar selama ini, jika Suu Kyi tak bisa menjadi presiden, maka tak ada orang lain dalam partainya yang bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Kini NLD sudah memutuskan untuk punya kandidat presidennya sendiri. Mungkin ini hanya taktik negosiasi, tapi dua nama sering disebut oleh media.

Kandidat pertama usianya sembilan bulan lebih tua dari Raja Thailand dan setahun lebih muda dari Ratu Elizabeth. Tin Oo berusia 89 tahun. Dia adalah mantan panglima militer Burma dan pendiri NLD.

Pikirannya masih tajam untuk orang seusia dia, tapi sejak namanya disebut sebagai kandidat capres, Oo sudah menyatakan dia tidak tertarik. Terlepas dari itu, pemilihan Tin Oo adalah hal yang aneh.

Nama kedua yang disebut adalah Win Htein, mantan pejabat militer dan orang kepercayaan Suu Kyi.

Meski relatif lebih muda di usia 74, Htein memicu kebencian biksu garis keras karena sering membela kelompok muslim di wilayah konstituennya di Meiktila. Namun kondisi kesehatannya juga tak bagus.

Bisa saja kandidat presiden tidak di tangan NLD. Dengan seperempat kursi parlemen dikuasai militer, maka koalisi anti-NLD hanya butuh sepertiga dari anggota yang terpilih untuk mengendalikan hasil pemilihan presiden.

Jika itu terjadi, maka kandidat militer yang terpilih kemungkinan adalah Presiden Thein Sein.

Tampaknya dia tak akan mengajukan diri sebagai kandidat anggota parlemen tapi itu tak penting secara konstitusional dan semuanya mengindikasikan dia "siap bertugas" jika diminta.

Alternatif lain adalah Panglima Min Aung Hlaing yang, menurut rumor, tengah bersiap bergerak ke arena politik. Intinya, salah satu presiden baru Myanmar akan berasal dari latar belakang militer.

Seberapa berkuasakah seorang presiden?

Tidak terlalu. Kementerian penting di sektor keamanan (Pertahanan, Dalam Negeri, dan Batas Negara) dipilih oleh kepala militer, bukan presiden, dan tidak bisa ada pergantian konstitusi tanpa persetujuan militer.

Salah satu isu penting dalam lima tahun terakhir adalah kemunculan Hluttaw sebagai kekuatan politik penting.

Tentunya Hluttaw akan jadi lebih vokal dan asertif setelah pemilu dan memiliki kekuatan untuk menggolkan legislasi meski tanpa persetujuan presiden. (bbc.com)

Editor : Eben E. Siadari