Ferry Kurnia Janji Perkuat Sistem Penyelenggaraan Pemilu

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Calon komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, mengatakan KPU sebagai lembaga publik, pelayanan terhadap peserta pemilu harus diperkuat sehingga pelayanan yang diberikan adil dan berimbang.‎

Apabila dia lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi II DPR, Ferry berkomitmen akan menguatkan sistem penyelenggaraan pemilu. Menurut dia, hal itu fundamental untuk mewujudkan demokrasi elektoral yang baik.

"Visi-misi bagaimana penguatan sistem penyelenggaraan pemilu karena fundamental untuk mewujudkan demokrasi elektoral. Saya ingin KPU berintegritas, profesional, mandiri dan transparan untuk pemilu yang jurdil," kata Ferry Kurnia Rizkiyansyah dalam uji kelayakan di Ruang Rapat Komisi II DPR, Senayan, Jakarta Pusat, hari Senin (3/4).

Untuk penguatan sistem penyelenggaraan pemilu, kata dia, perlu‎ dilakukan dalam beberapa hal seperti penguatan kelembagaan KPU, menurutnya penting sebagai upaya optimalisasi fungsi kerja kelembagaan.

Dia mengatakan, untuk mewujudkan birokrasi yang efektif bukan hanya membangun sumber daya manusia (SDM) berkualitas, namun juga mekanisme kerja terukur serta terarah.

"Penguatan birokrasi bagaimana semua bersinergi dan berjalan hirarkis. Itu penting dilakukan bukan hanya penguatan SDM dan birokrasi namun jalannya aktivitas terbuka dan berwibawa," kata nya.

Ferry menilai, partisipasi pemilih harus ditingkatkan karena menjadi komitmen agar pelaksanaan demokrasi berintegritas berjalan terukur dan terarah.

Dia mengatakan, mekanisme dalam kedudukan organisasinya harus sejalan dengan aturan kelembagaan yang ada.

"Bagaimana manajemen pemilu agar berjalannya aktivitas organisasi efektif, responsif, dan disesuaikan dengan tantangan karena Pemilu 2019 semakin berat," katanya.

Terkait proses elektoral, Ferry menilai perlu adanya penguatan terhadap institusi KPU di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota salah satunya melalui keterbukaan sistem informasi agar bisa dilihat masyarakat luas.

Menurut dia, pengembangan sistem informasi harus berkualitas, misalnya terkait sistem informasi logistik dan suara.

"Karena itu ke depan upaya yang dilakukan adalah bagaimana KPU lebih kuat dan bisa lakukan aktivitas pelayanan lebih baik dan aktivitas penyelenggaraan pemilu secara transparan," ujarnya.

Editor : Melki Pangaribuan