Filipina Bersikukuh Gunakan Arbitrasi Akhiri Sengketa dengan Tiongkok

MANILA, SATUHARAPAN.COM – Arbitrase merupakan satu-satunya solusi untuk mencapai keadilan dalam sengketa Laut China Selatan antara Tiongkok dengan Filipina, menurut Menteri Luar Negeri Filipina Albert del Rosario, yang dilansir Reuters pada Senin, (8/12).

Pernyataan tersebut merupakan jawaban atas pernyataan tertulis Tiongkok yang mengecam Filipina karena memberi tekanan kepada negara itu melalui arbitrase. Selain itu, Filipina juga menentang anggapan Tiongkok yang mengatakan bahwa pengadilan PBB tidak memiliki yurisdiksi untuk mendengar keluhan.

”Ini soal mempertahankan hak legal kami,” ujar Albert melalui pesan teks. "Langkah ini tidak hanya untuk mencari resolusi tetapi penyelesaian yang adil dan abadi berdasarkan hukum internasional," sambungnya.

Tiongkok mengklaim bahwa hampir seluruh Laut China Selatan menolak diakui sebagai  bagian dari Vietnam, Filipina, Taiwan, Malaysia dan Brunei. Bahkan Tiongkok juga memiliki perselisihan dengan Jepang mengenai pulau-pulau di Laut China Timur.

Negara ini sudah lama menolak arbitrase, dan menegaskan pihaknya akan menyelesaikan sengketa bilateral. Pengadilan arbitrase memberi waktu kepada Tiongkok hingga 15 Desember untuk menjawab kasus ini.

Pada Maret, Del Rosario mengatakan bahwa pengadilan arbitrase "memiliki yuridiksi atas seluruh klaim Filipna dan setiap klaim itu memiliki dasar".

Filipina menguraikan argumentasi hukumnya dalam dokumen setebal 4.000 halaman, termasuk 40 peta.

Del Rosario mengatakan penolakan Tiongkok terhadap pengadilan arbitrase akan mempercepat proses dan keputusan bisa diambil pada awal tahun 2016.

Keputusan yang mengabulkan klaim Filipina akan mengancam sebagian klaim Tiongkok di Laut China Selatan yang menurut para pengamat tidak memiliki dasar kuat berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut. (reuters.com)

Editor : Eben Ezer Siadari