Filipina dan Selandia Baru Tolak Myanmar Bergabung dalam Pakta Perdagangan Bebas

MANILA, SATUHARAPAN.COM-Filipina mengikuti keputusan Selandia Baru menolak dimasukkannya Myanmar dalam pakta perdagangan bebas terbesar di dunia, karena penolakan internasional terhadap kudeta militer yang memicu kekerasan dan kemunduran demokrasi di negara Asia Tenggara itu, dan meluas ke sanksi perdagangan dan diplomatik.

Menteri Luar Negeri Filipina, Teodoro Locsin Jr. mengatakan kepada rekan-rekannya di Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dalam pertemuan hari Kamis (17/2)  di Kamboja bahwa Filipina tidak akan menerima “instrumen ratifikasi” Myanmar dalam Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership / RCEP).

Ini mengacu pada dokumen kunci yang mengikat sebuah negara ke dalam 15 perjanjian perdagangan bebas yang mulai berlaku 1 Januari.

Dalam pidatonya Locsin yang dirilis kepada wartawan di Manila pada hari Jumat (18/2), dia tidak menyebutkan alasan apa pun atas keputusan Filipina dan menambahkan bahwa dia siap untuk menyerah jika sikap itu akan menghalangi posisi kolektif oleh ASEAN, blok regional 10 negara, yang meliputi Myanmar.

Belum jelas apakah negara-negara lain di bawah RCEP, yang mencakup 10 anggota ASEAN, bersama dengan China, Jepang, Australia, Selandia Baru, dan Korea Selatan, juga akan menolak inklusi Myanmar dan akhirnya melarangnya dari blok perdagangan besar-besaran.

Militer Myanmar merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021, dalam pengambilalihan yang memicu protes jalanan yang meluas dan pembangkangan sipil. Sekitar 1.500 warga sipil telah dibunuh oleh pasukan keamanan, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik. Suu Kyi, 76 tahun, tetap ditahan bersama pejabat lain yang digulingkan dan menghadapi serangkaian tuduhan yang menurut kelompok hak asasi manusia tidak berdasar.

Dua diplomat Asia mengatakan kepada The Associated Press pekan ini bahwa Selandia Baru memberi tahu negara-negara lain di RCEP bahwa mereka tidak akan mengakui surat-surat Myanmar yang mengizinkannya bergabung dengan blok perdagangan karena menentang pemerintah yang dipimpin militernya.

Selandia Baru termasuk di antara negara-negara Barat yang dengan cepat menentang kudeta itu, menangguhkan semua kontak militer dan politik tingkat tinggi dengan Myanmar dan meminta para pemimpin militer untuk segera membebaskan semua pemimpin politik dan memulihkan pemerintahan sipil. Itu juga menempatkan larangan perjalanan pada jenderal Myanmar.

Locsin telah menjadi salah satu yang paling vokal di kawasan itu dalam menyerukan dialog untuk menyelesaikan krisis selama setahun di Myanmar, menyambut rencana utusan khusus ASEAN untuk melakukan perjalanan ke negara yang dilanda krisis bulan depan untuk memulai diskusi di antara kelompok-kelompok yang bersaing.

“Dialog harus mencakup semua dan bukan hanya beberapa orang terpilih, terutama harus mencakup Daw Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint,” kata Locsin kepada sesama menteri. “Itu harus menjadi dialog yang tulus dan bukan tindakan ventriloquist.”

Tindakan yang diambil oleh Selandia Baru dan Filipina menggarisbawahi meningkatnya dampak dari krisis Myanmar ke bidang ekonomi dan diplomatik.

ASEAN semakin frustrasi atas ketidakpatuhan Myanmar terhadap kesepakatan lima langkah tahun lalu, termasuk penolakannya untuk mengizinkan utusan blok itu bertemu Suu Kyi dan para pemimpin lainnya yang ditahan untuk memulai dialog. Blok regional telah menolak untuk mengakui pemerintahan yang dipimpin militer di Myanmar dan telah melarang diplomat yang ditunjuk militer menghadiri pertemuannya sejak tahun lalu.

RCEP awalnya akan mencakup sekitar 3,6 miliar orang dan mencakup sekitar sepertiga dari perdagangan dunia dan PDB global. Meskipun India keluar sebelum kesepakatan ditandatangani pada November, itu masih mencakup lebih dari dua miliar orang dan hampir sepertiga dari semua aktivitas perdagangan dan bisnis global.

Kesepakatan itu memangkas tarif pada ribuan produk, merampingkan prosedur perdagangan dan memberikan keuntungan bersama bagi negara-negara anggota. Para ahli memperkirakan kesepakatan itu akan meningkatkan perdagangan di kawasan itu sebesar 2%, atau US$42 miliar, dan negara-negara yang berpartisipasi telah menyatakan harapan inisiatif itu akan membantu memperkuat pemulihan mereka dari pandemi. (AP)

Editor : Sabar Subekti