Loading...
DUNIA
Penulis: Sabar Subekti 14:05 WIB | Senin, 04 Maret 2024

Filipina Desak Negara ASEAN Bersatu Tegakkan Hukum di Laut Cina Selatan

Dari kiri ke kanan, Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr., Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, ketua delegasi Thailand, Sarun Charoensuwan, Perdana Menteri Vietnam, Pham Minh Chinh, Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, Presiden Indonesia, Joko Widodo, Perdana Menteri Laos, Sonexay Siphandone , Sultan Hassanal Bolkiah dari Brunei, Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, dan Perdana Menteri Timor Timur, Xanana Gusmao, bergandengan tangan saat mereka berpose untuk foto keluarga pada KTT Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN)-Australia, di Jakarta , Indonesia, Kamis, 7 September 2023. KTT Khusus ASEAN-Australia yang dimulai di Melbourne pada hari Senin, 4 Maret 2024, menandai 50 tahun sejak Australia menjadi mitra resmi pertama blok Asia Tenggara. (Foto: dok. AP)

MELBOURNE, SATUHARAPAN.COM-Menteri Luar Negeri Filipina, Enrique Manalo, pada hari Senin (4/3) mendesak negara-negara tetangganya untuk bersatu lebih kuat dalam menegakkan supremasi hukum di Laut Cina Selatan, di mana China secara paksa mengajukan klaim teritorial dalam konflik dengan negara lain.

Manalo berbicara di sebuah forum kerja sama maritim di sela-sela pertemuan puncak para pemimpin Asia Tenggara di kota Melbourne, Australia, di mana langkah-langkah tegas China menjadi agenda utama.

Manalo merujuk pada kemenangan Filipina atas China dalam keputusan arbitrase tahun 2016 di Den Haag, Belanda, yang membatalkan klaim teritorial Beijing yang luas di Laut Cina Selatan. China tidak menerima keputusan tersebut.

Manalo mengatakan Filipina menindaklanjuti kasus ini untuk menegakkan supremasi hukum dan mendorong penyelesaian damai atas perselisihan tersebut.

“Pengelolaan bersama atas laut dan samudera di kawasan ini mengharuskan kita untuk bersatu dalam menjaga keutamaan hukum internasional sehingga kita dapat memastikan hasil yang adil dan berkelanjutan bagi semua orang,” katanya.

“Hal ini juga menyerukan kita untuk berdiri teguh bersama dalam menentang tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum internasional,” tambahnya.

China mengklaim kedaulatan atas hampir seluruh Laut Cina Selatan, yang merupakan salah satu jalur perairan paling penting di dunia untuk pelayaran. Hal ini membuat negara ini berselisih dengan Filipina, Vietnam, Malaysia, Taiwan dan Brunei, yang semuanya mempertahankan klaim atas pulau-pulau, terumbu karang, dan sumber daya bawah laut di wilayah tersebut.

Manalo menyerukan negara-negara tetangga untuk menjunjung tinggi kerja sama dalam konfrontasi dan diplomasi atas ancaman penggunaan kekuatan.

“Agar Laut Cina Selatan dan lautan serta samudra di Indo-Pasifik dapat menjadi wilayah pemersatu perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran, kita perlu bersatu lebih kuat dalam tanggung jawab kolektif serta rasa kepedulian bersama,” katanya.

Kedutaan Besar China di Filipina mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu (3/3) bahwa “China selalu berkomitmen untuk menangani perselisihan Laut Cina Selatan dengan baik dengan pihak-pihak terkait melalui dialog dan konsultasi, sambil dengan tegas menjaga kedaulatan teritorial serta hak dan kepentingan maritimnya.”

Pernyataan tersebut menuduh Filipina menggunakan Laut Cina Selatan untuk melancarkan “kampanye kotor yang jahat terhadap China.”

Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, senada dengan komentar Manalo, dengan mengatakan sembilan negara anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang diwakili di KTT Melbourne perlu “menumbuhkan dan melindungi peraturan yang disepakati, menegakkan hukum internasional, mencegah konflik dan membangun kepercayaan strategis.”

“Kemakmuran bersama merupakan insentif untuk menjaga perdamaian, namun hal itu tidak cukup untuk menjamin perdamaian. Taruhannya jelas,” kata Wong. “Kami tahu bahwa konflik besar di wilayah kami akan berdampak buruk terhadap komunitas dan perekonomian kami, seperti yang ditunjukkan oleh konflik mengerikan di Gaza dan Ukraina.”

Dia mengumumkan bahwa Australia akan menghabiskan 40 juta dolar Australia (US$26 juta) untuk meningkatkan kemitraan maritimnya di kawasan yang bertujuan untuk keamanan dan kemakmuran.

Australia dan Filipina, melakukan patroli laut dan udara bersama di Laut Cina Selatan untuk pertama kalinya pada bulan November.

Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, mengatakan kepada Manalo pada bulan Desember bahwa China akan mempertahankan tekanan militer terhadap Filipina di Laut Cina Selatan.

Wang “memperingatkan bahwa jika pihak Filipina salah menilai situasi, menempuh jalannya sendiri, atau bahkan berkolusi dengan kekuatan eksternal yang mempunyai niat buruk untuk terus menimbulkan masalah, China akan membela hak-haknya sesuai dengan hukum dan merespons dengan tegas,” kata pejabat tersebut kepada kantor berita Xinhua.

Komentar Wang ini menyusul mobilisasi pasukan penjaga pantai dan milisi maritim China untuk melakukan kesalahan misi pasokan Filipina untuk mendukung tentara dan nelayannya. (AP)

Editor : Sabar Subekti


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home