Pemilu Iran, Kelompok Garis Keras Mendominasi Suara di Parlemen

TEHERAN, SATUHARAPAN.COM-Politisi garis keras Iran mendominasi hasil pemungutan suara di parlemen negara itu, menurut hasil pemilu yang dirilis pada hari Senin (4/3). Mereka tetap mempertahankan kekuasaan mereka di badan legislatif dalam pemungutan suara yang memunculkan seruan boikot dan jumlah pemilih yang tampaknya rendah.

Pihak berwenang masih belum merilis angka jumlah pemilih pada pemilu hari Jumat (1/3), dan juga belum memberikan alasan penundaan tersebut. Tingkat partisipasi pemilih diduga rendah setelah TPS di ibu kota Teheran sepi pemilih.

Masih belum jelas apakah jumlah pemilih tertekan oleh sikap apatis pemilih atau keinginan aktif untuk menyampaikan pesan kepada teokrasi Iran, meskipun beberapa orang di negara itu mendorong boikot, termasuk peraih Hadiah Nobel Perdamaian yang dipenjara, Narges Mohammadi.

Pemungutan suara tersebut juga merupakan yang pertama sejak protes massal pada tahun 2022 atas kematian Mahsa Amini yang berusia 22 tahun, yang dibunuh setelah ditangkap oleh polisi karena diduga tidak mengenakan jilbab sesuai keinginan pihak berwenang.

Dari 290 pemilihan parlemen yang diadakan, para pemilih memutuskan 245 kursi pada putaran pertama, kata juru bicara Kementerian Dalam Negeri, Mohsen Eslami. Sebanyak 45 kandidat yang tersisa harus menjalani pemilihan putaran kedua, yang akan diadakan pada bulan April atau Mei karena kandidat yang menang gagal mendapatkan 20% suara wajib.

Dari 245 politisi yang terpilih, 200 di antara mereka didukung oleh kelompok garis keras dalam panduan pemilih yang diterbitkan sebelum pemilu, menurut analisis Associated Press.

Analisis tersebut mengidentifikasi sekitar 45 anggota parlemen yang akan datang sebagai anggota yang relatif moderat, konservatif atau independen. Parlemen saat ini terdiri dari 18 politisi pro reformasi dan 38 lainnya diidentifikasi sebagai independen.

Dari kursi yang menang, hanya 11 yang merupakan perempuan. Parlemen saat ini memiliki 16 perempuan sebagai anggota legislatif.

Pihak berwenang secara luas melarang politisi yang menyerukan perubahan apa pun dalam pemerintahan negara tersebut, yang dikenal sebagai reformis, untuk ikut serta dalam pemilu. Mereka yang menyerukan reformasi radikal dilarang atau tidak mau mendaftar sebagai kandidat.

Kegagalan kandidat mana pun untuk memperoleh 20% suara dapat terjadi karena banyak suara yang gugur, atau karena terlalu banyak kandidat yang bersaing. Pemilihan presiden Iran pada tahun 2021, yang dipimpin oleh tokoh garis keras Ebrahim Raisi, menunjukkan tingginya jumlah suara yang dibatalkan, kemungkinan besar berasal dari mereka yang merasa berkewajiban untuk memberikan suara, tetapi tidak ingin memilih kandidat mana pun yang disetujui pemerintah.

Penghitungan suara di seluruh Iran, yang dilakukan dengan tangan, telah selesai pada hari Senin (4/3). Pihak berwenang tidak memberikan penjelasan langsung atas tidak diumumkannya jumlah pemilih tersebut, meskipun hal tersebut dapat dengan mudah diketahui oleh pihak berwenang karena setiap pemilih telah terdaftar secara elektronik pada saat memberikan suara.

Seruan boikot tersebut telah menempatkan pemerintah di bawah tekanan baru – sejak Revolusi Islam pada tahun 1979, teokrasi Iran mendasarkan legitimasinya pada partisipasi pemilih dalam pemilu.

“Pemilu pada hari Jumat tampaknya menegaskan kembali bahwa kebijakan Iran tidak akan berubah dalam waktu dekat, namun pemungutan suara tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Iran secara umum tidak puas dengan tindakan yang diambil Republik Islam,” kata kelompok pemikir Soufan Center yang berbasis di New York hari Senin.

Rakyat Iran pada hari Jumat juga memilih anggota Majelis Ahli yang memiliki 88 kursi, yang akan menjalani masa jabatan delapan tahun di panel yang akan menunjuk pemimpin tertinggi negara berikutnya setelah Khamenei, 84 tahun. Mantan Presiden Iran Hassan Rouhani dilarang ikut dalam pemilihan tersebut. Rouhani, seorang yang relatif moderat dan saat ini menjadi anggota majelis yang mencapai kesepakatan nuklir Iran dengan negara-negara besar pada tahun 2015.

Raisi, anak didik Khamenei yang disebut-sebut sebagai calon penerus pemimpin tertinggi, kembali memenangkan kursi. Kemungkinan penerus lainnya adalah putra Khamenei, Mojtaba, yang tidak memegang jabatan di pemerintahan. (AP)

Editor : Sabar Subekti