Filipina: Protes Atas Meningkatnya Ketidakadilan pada Pemerintahan Marcos

MANILA, SATUHARAPAN.COM-Ratusan orang berbaris di ibu kota Filipina pada hari Sabtu (10/12) memprotes apa yang mereka katakan sebagai meningkatnya jumlah pembunuhan di luar hukum dan ketidakadilan lainnya di bawah pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos Jr.

Para pengunjuk rasa, yang dipimpin oleh kelompok HAM yang berbasis di Filipina, berkumpul di lapangan umum di Manila sebelum berbaris menuju istana presiden untuk menuntut keadilan bagi para korban. Polisi memperkirakan sekitar 800 pengunjuk rasa ikut serta dalam unjuk rasa, yang bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia Internasional.

Cristina Palabay dari kelompok hak asasi Karapatan mengatakan di bawah kampanye kontra-pemberontakan pemerintahan Marcos, kelompok tersebut telah mendokumentasikan setidaknya 17 kasus pembunuhan di luar proses hukum selain empat insiden kekerasan lainnya di mana para korban selamat.

Jumlah tahanan politik terus meningkat, dengan 828 ditahan pada 30 November, kata Palabay, mencatat bahwa setidaknya 25 dari mereka ditangkap setelah Marcos menjabat pada Juni.

“Terlepas dari angka-angka kasar ini, tidak ada keadilan bagi para korban pembunuhan di luar hukum,” kata Palabay dalam sebuah pernyataan. “Budaya impunitas terus memunculkan kepalanya yang buruk.”

Penyelenggara mengatakan pengunjuk rasa di Manila dan bagian lain negara itu termasuk keluarga aktivis yang hilang atau disiksa selama pemerintahan ayah dan senama Marcos, diktator terguling Ferdinand Marcos, serta korban hak asasi manusia di bawah mantan Presiden Rodrigo Duterte, yang perang brutalnya tentang narkoba sedang diselidiki oleh Pengadilan Kriminal Internasional setelah menyebabkan ribuan orang tewas.

Diktator itu digulingkan dalam pemberontakan "Kekuatan Rakyat" (People Power) yang didukung tentara pada tahun 1986 dan meninggal tiga tahun kemudian di pengasingan di Amerika Serikat tanpa mengakui kesalahan apa pun, termasuk tuduhan bahwa dia, keluarganya, dan rekan lainnya mengumpulkan sekitar US$5 miliar hingga US$10 miliar selama dia berkuasa.

“Kami datang bersama sebagai keluarga korban dari berbagai rezim dan presiden... Kami telah memastikan bahwa setiap Hari Hak Asasi Manusia Internasional kami menyerukan keadilan, dan berkomitmen untuk tidak membiarkan pelanggaran yang sama terjadi pada orang lain,” kata Evangeline Hernandez, ketua kelompok korban hak asasi manusia.

Pengunjuk rasa mengatakan pemerintahan saat ini juga meningkatkan penggunaan undang-undang anti-teror untuk menekan perbedaan pendapat dan membatasi kebebasan berekspresi dan berserikat.

Dewan Hak Asasi Manusia PBB telah mendesak pemerintahan Marcos untuk menangani pembunuhan dan pelanggaran hak lainnya. Pemerintah mengatakan berkomitmen untuk melindungi hak asasi manusia, mengutip reformasi dalam sistem peradilan negara.

Menteri Kehakiman, Jesus Crispin Remulla, dalam pidatonya bulan lalu di Jenewa di depan Dewan Hak Asasi Manusia, menolak tuduhan bahwa ada budaya impunitas di Filipina. Dia mengatakan pemerintah tidak akan mentolerir pengingkaran keadilan atau pelanggaran hak.

Juga bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia Internasional, jurnalis Maria Ressa, salah satu pemenang Hadiah Nobel Perdamaian 2021, meluncurkan memoarnya di Manila, “How to Stand Up to a Dictator: The Fight for Our Future.”

"Ini adalah saat ketika kami melihat hak-hak kami terkikis secara global, di mana Anda melihat pergeseran dari demokrasi ke ... fasisme dan inilah saatnya bagi kami untuk bertahan, jadi inilah yang kami lakukan hari ini," katanya kepada The Associated Press.

Salah satu pendiri situs berita lokal Rappler menghadapi serangkaian tuntutan pidana yang diajukan oleh pemerintahan Duterte dan sekutunya terkait dengan liputan Rappler tentang pembunuhan dalam perang melawan narkoba dan dugaan jaringan disinformasi yang disponsori pemerintah.

Bukunya memperingatkan tentang otoritarianisme yang merayap di Filipina dan bagian lain dunia, yang diduga dibantu dan didukung oleh perusahaan media sosial yang algoritme dan model bisnisnya memungkinkan platform mereka menyebarkan kebohongan.

“Bukan suatu kebetulan ketika kebohongan menyebar lebih cepat dari fakta, Anda melihat erosi demokrasi secara global,” kata Ressa. “Sampai kita menyelesaikan masalah ini untuk menghentikan korupsi dalam sistem ekosistem informasi kita, kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah apa pun. Nyatanya, demokrasi sedang dalam bahaya.” (AP)

Editor : Sabar Subekti