Finlandia Akan Tutup Perbatasan dengan Rusia

Finlandia akan memperpanjang undang-undang pembatasan pencari suaka yang disengketakan.

Sebuah mobil terlihat di perbatasan antara Rusia dan Finlandia di pos pemeriksaan perbatasan Nuijamaa di Lappeenranta, Finlandia pada 15 November 2023. Semakin banyak warga negara dari negara ketiga yang tiba melalui Rusia ke titik-titik penyeberangan perbatasan Finlandia tanpa dokumentasi yang tepat musim gugur ini. Finlandia tidak lagi mengizinkan orang masuk melalui penyeberangan perbatasan tenggara dengan sepeda, hanya dengan kendaraan bermotor. (Foto: Lehtikuva/Vesa Moilanen via Reuters)

HELSINKI, SATUHARAPAN.COM-Pemerintah Finlandia mengatakan pada hari Kamis (9/1) bahwa mereka berencana untuk menutup perbatasannya dengan Rusia dan memperpanjang undang-undang kontroversial yang memungkinkan penjaga perbatasan untuk menolak pencari suaka dalam keadaan tertentu.

“Undang-undang tentang Tindakan Sementara untuk Memerangi Migrasi Terinstrumentalisasi” yang berlaku selama satu tahun mulai berlaku pada 22 Juli 2024, setelah lonjakan pencari suaka yang tiba di perbatasan timur Finlandia dengan Rusia pada tahun 2023.

Helsinki mengklaim bahwa hal itu diatur oleh Rusia -- tuduhan yang dibantah Kremlin. Finlandia menutup perbatasannya sebagai akibatnya.

Pemerintah mengatakan penutupan perbatasan dan undang-undang baru telah memberikan dampak yang diinginkan, dengan mencatat bahwa "migrasi terinstrumentalisasi telah dihentikan untuk saat ini."

Kementerian Dalam Negeri Finlandia mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka ingin "memperpanjang validitas" undang-undang tersebut, meskipun seorang pejabat mengatakan kepada AFP bahwa lamanya perpanjangan belum diputuskan dan akan "dinilai."

"Situasi keamanan di perbatasan timur Finlandia tegang tetapi stabil untuk saat ini. Namun, kita harus siap menghadapi perubahan yang cepat dan kritis," kata Menteri Dalam Negeri, Mari Rantanen.

Negara Nordik itu menutup perbatasan timurnya sepanjang 1.340 kilometer (830 mil) dengan Rusia pada pertengahan Desember 2023 setelah kedatangan sekitar 1.000 migran tanpa visa.

"Finlandia masih belum memiliki rencana untuk membuka perbatasan timur," kata Rantanen.

Para ahli hukum telah mencatat bahwa tindakan hukum sementara yang diadopsi pada bulan Juli -- dijuluki "undang-undang deportasi" di media lokal -- melanggar kewajiban hak asasi manusia yang tercantum dalam konstitusi Finlandia serta komitmen hukum internasional.

Undang-undang tersebut dapat diterapkan selama satu bulan pada suatu waktu di wilayah terbatas, jika kedaulatan dan keamanan nasional Finlandia dianggap terancam.

Setelah diaktifkan, hanya pencari suaka tertentu, seperti anak-anak atau penyandang disabilitas, yang diizinkan untuk mencari perlindungan.

Kelayakan mereka untuk mengajukan permohonan bergantung pada penilaian kasus mereka oleh penjaga perbatasan, dengan pencari suaka yang ditolak tidak dapat mengajukan banding atas keputusan tersebut. (AFP)

Editor : Sabar Subekti