FITRA: DPR Punya 11 Anggaran Tidak Wajar di 2016

JAKARTA, SATUHARAPAN – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengatakan ada 11 anggaran internal tidak wajar dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia untuk kebutuhan Rencana Umum Pengadaan (RUP).

Manager Advokasi FITRA, Apung Widadi, mengatakan pertama adalah proyek pembangunan Kompleks Parlemen Senayang yang mencapai 570 miliar rupiah, dan akan selalu bertambah tahun depan dengan mekanisme anggaran secara multiyears hingga 2019.

“Padahal hingga kini belum ada dokumen perencanaan dan dokumen pendukung lainya,” kata Apung lewat keterangan tertulis yang diterima satuharapan.com, di Jakarta, hari Minggu (10/1).

Kedua, dia melanjutkan, RUP menyediakan anggaran 106 miliar rupiah untuk 556 rumah jabatan anggota di Kawasan Ulujami dan Kalibata. Masing-masing rumah dilengkapi fasilitas ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, dapur, 1 kamar utama, 3 kamar tidur anak, 4 kamar mandi, 1 kamar pembantu dan 1 ruang kerja.

Untuk kelengkapan kamar utama dan anak maka per kamar memakan biaya 13 juta rupiah, begitu pula dua lemari, satu meja dan kursi untuk kelengkapan ruang kerja yang menghabiskan biaya sama.

“Pengadaan ruang keluarga dan ruang makan juga memakan biaya yang besar masing-masing 23 juta rupiah dan 14 juta rupiah rupiah,” ujar Apung.

Ketiga, kata dia, uang untuk pakan dan perawatan 58 rusa mencapai 419 juta rupiah dengan takaran makannya ubi jalar dan wortel masing-masing dua ember besar, satu ember sedang kangkung serta lima karung rumput yang diberikan dua kali sehari.

Keempat, anggaran untuk pengharum ruangan yang mencapai 218 juta rupiah perbulan atau 2,6 miliar rupiah. Dengan rincian 1.101 pengharum ruangan, 385 pengharum urinoir, 242 tisu, pembersih kloset 112 unit, pewangi acara pidato negara dan 164 tempat sampah.

Kelima, anggaran kebersihan yang terbagi menjadi tiga zona. Fitra menilai selama tiga tahun terakhir ada tren kenaikan anggaran sebesar 2 sampai 4 miliar rupiah per tahun. Keenam, anggaran pemeliharaan kendaraan. Apung menuturkan dalam kajian Fitra setiap tahun anggaran bidang ini mengalami kenaikan. Puncaknya pada 2015 yang naik dari 2,4 miliar rupiah menjadi 15 miliar.

“Tahun ini menurun jadi 8 miliar rupiah, tapi ada anggaran untuk membeli satu unit mobil Ambulance sebesar 1,7 miliar rupiah. Ambulance model apa?” ucapnya.

Ketujuh, anggaran untuk membeli sarana penunjang dan obat-obatan yang mencapai 7,2 miliar rupiah. Menurut Apung angka tersebut sangat besar melihat fungsi DPR bukan sebagai rumah sakit. Kedelapan anggaran untuk pakaian dinas yang naik hampir empat kali lipat dari tahun 2013. Tahun ini DPR memerlukan 3,7 miliar rupiah. Sementara pada 2013 hanya sebesar 1 miliar rupiah.

Kesembilan pengadaan personal computer (PC) untuk Sekretariat Jenderal DPR RI. Fitra menilai PC menjadi pengadaan barang yang tiap tahun selalu dianggarkan. Pada 2013 anggaran yang dikeluarkan sebesar 78 juta rupiah dan tahun ini meningkat menjadi 2,6 miliar rupiah.

“Kami berpikir apakah PC untuk Setjen dalam satu tahun selalu rusak sehingga harus diganti?. Padahal DPR juga mengajukan anggaran laptop dan anggaran pemeliharaan,” kata Apung.

Kesepuluh anggran untuk makanan ekstra. Pada tahun 2013 dan 2014, anggaran sektor ini sebesar 924 juta rupiah dan pada 2015 DPR tidak ada anggaran. Namun tahun ini anggaran tersebut naik menjadi 1.1 miliar rupiah.

Kesebelas, anggaran untuk pembelian Treadmil Test. Apung mempertanyakan kepentingan anggota DPR memerlukan alat olah raga tersebut. Apa DPR ada waktu untuk berolah raga? Berapa persen yang menggunakan fasilitas treadmill? Seberapa pentingnya menggunakan ini?” tuturnya.

Editor : Bayu Probo