Franky Sibarani: Peningkatan Investasi Logistik Karena Ada Komitmen

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani menjelaskan peningkatan investasi logistik di Indonesia karena ada komitmen para pemilik modal untuk tetap berinvestasi di dalam negeri.

"Mereka komitmen untuk galangan kapal, kemudian untuk transportasi darat, terutama yang terkait dengan pengembangan kawasan ekonomi khusus di beberapa tempat seperti di Papua dan lainnya itu menjadi kekuatan kita," kata Franky Sibarani, di Jakarta, Kamis (8/1).

Franky menyebutkan target pertumbuhan investasi di bidang logistik tahun ini sebesar 20 persen. Mantan ketua Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia ini mengatakan angka tersebut berhubungan dengan pengembangan industri galangan kapal di Tanah Air yang saat ini sudah mulai dilirik oleh investor.

Franky menjelaskan pada 2013 investasi bidang logistik yang berasal dari penanaman modal asing (PMA) sebesar 1,4 miliar dolar AS dan dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 13,17 triliun. Serta hingga kuartal III-2014 PMA mencapai 2,8 miliar dolar AS dan Rp 9,82 triliun.

Lebih lanjut, selain mendorong peningkatan investasi logistik dari sisi perizinan, pihaknya juga mendukung perencanaan pemerintah mengenai kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

"Setiap perencanaan itu sudah ditetapkan kawasan industri, maka pasti logistiknya harus siap," pungkas dia.

Mahalnya biaya logistik di Tanah Air masih menjadi kendala untuk dunia usaha khususnya dalam memperkuat daya saing produk lokal.

Menurut Ketua Umum Indonesian National Shipowner's Association (INSA), Carmelita Hartoto, mahalnya biaya logistik di Indonesia salah satunya karena terhambat oleh adanya pungutan-pungutan liar di setiap kawasan yang disebutnya sebagai aksi premanisme.

"Di pelabuhan ada pungutan yang lebih ke premanisasi, mereka masih ada di daerah mereka memungut padahal mereka tidak bekerja tapi mungut," kata Carmelita.

Lebih parahnya, lanjut Carmelita, pungli yang diminta di daerah-daerah ada yang dilindungi oleh Peraturan Daerah. "Seperti di Kalimantan, dilegalkan pungli," tutur dia. (Ant).

Editor : Bayu Probo