Freeport Diminta Libatkan Masyarakat Adat dalam Kontrak

JAYAPURA, SATUHARAPAN.COM  - Peraih Yap Thiam Hien Award 2009, Pastor John Jonga, berpendapat PT Freeport Indonesia harus melibatkan masyarakat adat pemilik hak ulayat dalam renegosiasi kontrak karya, agar bisa mendapatkan manfaat secara langsung.

"Freeport harus memikirkan bagaimana memberdayakan, mempercepat pembangunan dan ketertinggalan SDM masyarakat adat, dengan melibatkan mereka dalam renegosiasi kontrak karya," kata aktivis hak asasi manusia itu, via telepon seluler, saat dihubungi Antara dari Jayapura, Papua, Kamis (30/7).

Freeport, kata Pastor John, harus bisa memberikan keuntungan bagi masyarakat adat, lewat pengerukan barang-barang tambang, yang tiap tahunnya menghasilkan keuntungan berlipat ganda.

"Perusahaan yang ada di Papua, salah satunya Freeport di Timika, atau  British Petroleum (BP) di Bintuni, atau perusahaan lain di Papua, harus memberi hak kepada para pemilik ulayat, karena selama ini pemilik ulayat tidak diberi tempat dalam perundingan, MoU (nota kesepahaman, Red), atau kontrak," katanya.

Padahal, kata Pastor John, yang juga Ketua Yayasan Teratai Hati Papua, Freeport bekerja dalam wilayah adat, atau di tanah pemilik hak ulayat, hanya saja kontrak-kontraknya dilakukan di luar wilayahnya.

"Maka sekarang harus diubah. Mereka harus diutamakan, harus menjadi modal bersama dengan perusahaan. Dan yang penting kontrak Freeport harus dipikirkan ulang, harus melibatkan masyarakat adat, masyarakat pemilik hak ulayat menjadi pemilik modal bersama dengan Moffets, atau siapa saja yang mempunyai hak di Freeport," katanya.

Dia juga menambahkan, Freeport harus membangun smelter di Papua, karena dengan begitu bisa menyerap ribuan tenaga kerja, dan memberikan pendapatan asli daerah (PAD) bagi Provinsi Papua.

"Secepatnya, Freeport harus bangun smelter di Papua. Termasuk membuka kantor cabang utama di sini (Papua, Red). Freeport harus mendidik anak-anak pemilik ulayat menjadi orang pintar. Tujuh suku di Mimika seperti Amugme dan Kamoro, menjadi mitra kerja Freeport," katanya.

Pastor John Jonga, juga meminta agar presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, harus mendorong itu semua dan menepati pernyataan-pernyataan di media massa terkait kebijakan-kebijakan di Papua.

"Pak Jokowi dan JK, harus bangun Pasar Mama Papua dan penuhi janji mau ke Wamena," Pastor mengingatkan. (Ant) 

Editor : Sotyati