Gagap Setiap Kali Membentuk Kabinet

SATUHARAPAN.COM – Setelah Joko Widodo mengucapkan sumpah sebagai Presiden Indonesia dan Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden pada Senin (20/10), rakyat menunggu pengumuman kabinet pemerintah baru ini.

Sebagian besar rakyat menunggu karena ingin program-program pembangunan yang pernah dijanjikan diharapkan bisa segera mulai dikerjakan, dan birokrasi pemerintahan yang lebih melayani ketimbang sebagai penguasa segera dirasakan.

Namun sebagian kecil mungkin menunggu karena berkaitan dengan kekuasaan dan siapa yang akan duduk di kementerian. Hal ini tampaknya terkait dengan partai-partai yang meminta “jatah” dalam kabinet.

Pembentukan kabinet terunda-tunda tampaknya terkait dengan “tanda hijau, kuning dan merah” dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas sejumlah nama yang kemungkinan akan duduk di kabinet. Di antara nama yang diajukan harus dicoret karena tidak memenuhi syarat integritas. Ini menandai kenyataan bahwa kita menghadapi masalah serius manajemen sumber daya manusia.

Kredibilitas

Sejak awal disebutkan bahwa mereka yang akan duduk di kabinet adalah orang yang profesional; terlepas apakah datang dari partai atau luar partai. Untuk itu, Joko Widodo dan Jusuf Kalla juga menyepakati tentang syarat kredibilitas mereka, catatan yang bersih dari (indikasi) kejahatan, terutama korupsi, kapasitas untuk menjalankan tugas sesuai portofolionya, dan memiliki kemauan untuk bekerja melayani kepentingan rakyat.

Dalam kenyataan, sejak reformasi bergulir 16 tahun lalu, mencari figur untuk kabinet ternyata tidak mudah, justru karena kita makin kekurangan figur-figur yang kredibel dan diperparah oleh nafsu perebutan kekuasaan. Belakangan ini banyak pejabat tinggi, termasuk di kementerian yang ternyata juga koruptor.

Di kalangan pemerintah daerah, separoh lebih terlibat kasus hukum, apakah mereka telah dipidana, dalam proses pengadilan atau sedang dalam penyidikan. Angka itu akan membengkak jika dikaitkan dengan indikasi dan pengaduan rakyat yang belum diproses.

Jadi, masalah tertundanya pembentukan kabinet ini jangan hanya dilihat dari dinamika politik “pembagian” kekuasaan. Ini adalah indikasi kuat kita mengalami krisis kredibilitas dalam kepemimpinan.

Kaderisasi

Masalah figur untuk kabinet semestinya bisa dengah sederhana meneliti sumber-sumber kader. Sebagai contoh, untuk kementerian pendidikan nasional, semestinya tedapat begitu banyak calon di antara pejabat tinggi kementerian itu, para rektor perguruan tinggi, para dosen, dan berbagai tokoh yang selama ini memiliki komitmen baik bagi pendidikan dan bekerja untuk pendidikan.

Hal yang serupa semestinya bisa dilakukan untuk setiap kementerian. Mengapa hal itu tidakl terjadi? Masalahnya, pejabat yang ada di kementerian yang sekarang ada kemungkinan memang tidak memenuhi syarat, entah kapasitasnya, integritasnya, bahkan catatan kerjanya juga tidak impresif.

Jika ini situasinya, berarti ada kelemahan dalam kaderisasi di negara ini. Setiap kementerian mestinya memiliki “segudang” figur yang bisa dipilih, termasuk para pakar yang menjadi staf ahli. Maka harus dipertanyakan, bagaimana bisa kemeterian itu tidak berhasil memunculkan pemimpin nasional untuk portofolio tersebut?

Di satu sisi, apa yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi? Sejauh ini, bukan saja masalah kaderisasi yang tidak menunjukkan hasil, tetapi birokrasi yang melayani juga tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Kementerian ini sendiri membutuhkan revolusi mental.

Partai Tidak Siap

Di sisi lain, sumber  untuk menemukan figur anggota kabinet bagi presiden terpilih semestinya juga dari partai politik, karena  mereka adalah institusi politik untuk jabatan politik. Masalahnya, selama ini resistensi pada kader parpol sangat kuat. Sebab, pengalaman menunjukkan kuatnya kepentingan parpol-nya pejabat pada kementerian itu, sehingga programnya jauh dari rakyat. Bahkan ungkapan yang sisnis menyebutkan  bahwa kementerian telah menjadi mesin ATM bagi parpol.

Melihat kondisi ini, tampaknya memang tidak ada satu partai pun di Indonesia yang siap untuk mendapatkan mandat membentuk pemerintah. Hal itu bukan saja terlihat tidak ada partai yang memperoleh suara dominan, tetapi kenyataan tidak ada partai yang sejak awal siap dengan struktur kabinet yang lengkap dengan figur yang diajukan.  

Budaya politik dan demokrasi kita masih lemah. Jangankan partai yang menyatakan sebagai oposisi siap dengan susunan kabinet (bayangan) untuk mengkritisi kabinet  yang berkuasa. Partai dan presiden terpilih yang memperoleh mandat juga masih terus gagap setiap kali menyusun kabinet. Ini terus terjadi sejak reformasi.

Oleh karena itu, pengumuman kabinet pemerintah baru ini sebagai satu hal yang penting. Namun hal lain yang penting untuk dilakukan adalah perubahan untuk menghentikan “kegagapan” setiap kali mau membentuk kabinet.

Revolusi mental yang dilontarkan Joko Widodo, seharusnya menyentuh pembangunan manusia untuk menyediakan kader-kader yang profesional dengan integritas teruji, kementerian menjalankan kaderisasi, dan bukan menjadikan anggaran kementerian sebagai “bancakan”, dan partai harus mereformasi diri menjadi lembaga yang siap menjalankan amanat rakyat dengan kader yang professional dan berintegritas.

Dengan begitu harapan pembentukan kabinet menjadi lebih cepat, dan pemerintahan yang "kerja, kerja, dan kerja" bisa menunjukkan kinerjanya.

Editor : Sabar Subekti