Gedung Putih Bungkam Soal Pertemuan dengan Menteri RI

WASHINGTON, SATUHARAPAN.COM - Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Selasa (17/11), mengadakan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Pertemuan tersebut tidak dimasukkan dalam jadwal Presiden dan tidak memberikan pernyataan apapun terkait hal ini.

Menurut pernyataan pers dan foto-foto pertemuan yang dirilis oleh pemerintah Indonesia, dua penasihat Gedung Putih, Ivanka Trump dan Jared Kushner, bersama CEO International Development Finance Corporation IDFC Adam Boehler, juga hadir dalam pertemuan tersebut.

“Atas nama Presiden Joko Widodo, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Presiden Donald Trump,” ujar Luhut, yang kerap dijuluki sebagai “Menteri Segala Urusan” karena portofolio dan pengaruh politiknya yang luas.

“Apapun hasil resmi pemilu Amerika, pertemanan tetap perlu dijaga. Kita akan selalu menjadi kawan. Saya juga berharap komunikasi yang baik seperti ini dengan Gedung Putih dapat juga terjalin setelah Januari 2021 nanti,” tambahnya.

Luhut mengatakan ia dan Presiden Trump membahas “peningkatan kerja sama ekonomi” antara kedua negara, terutama setelah Washington memperpanjang Generalized System of Preferences (GSP) atau kebijakan bebas tarif bea masuk bagi produk ekspor asal Indonesia.

Indonesia pada Rabu (18/11) menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MOU) dengan Bank EXIM Amerika mengenai pendanaan infrastruktur dan perdagangan bernilai $750 juta atau sekitar Rp 10,6 triliun.

Produksi Vaksin

Secara terpisah Luhut mengadakan pertemuan dengan Wakil Presiden Mike Pence dan dengan penasihat Keamanan Nasional Robert O'Brien.

Menurut Pemerintah Indonesia, Wapres Pence menawarkan “kerja sama produksi vaksin bersama antara perusahaan Amerika dan Indonesia”, sedangkan pertemuan dengan O'Brien untuk membahas “kemitraan strategis” dalam bidang pertahanan dan teknologi.

Gedung Putih menolak permintaan VOA untuk memberikan tanggapan tentang pertemuan itu. Masih belum jelas apa yang ditawarkan dalam kerja sama produksi vaksin yang dimaksud.

Bulan lalu Luhut memimpin delegasi ke Yunnan, China, untuk menandatangani kesepakatan dengan Sinovac Biotech Lth, Cansino dan Sinopharm. Ketiganya adalah perusahaan farmasi China yang melakukan uji coba vaksin tahap akhir di beberapa negara, termasuk Indonesia.

Dengan jumlah infeksi dan kematian akibat virus corona yang tertinggi di Asia Tenggara, Indonesia menargetkan untuk memulai kampanye vaksinasi massal pada akhir 2020, sebagian besar dengan vaksin China itu. Jakarta mengatakan akan mengamankan 18 juta dosis vaksin China pada akhir taun ini.

Dua perusahaan Amerika, Pfizer dan Moderna, baru-baru ini melaporkan bahwa efektivitas vaksin virus corona mereka mencapai lebih dari 94 persen dan tidak memiliki efek samping yang serius.

Sovereign Weath Fund

Luhut berada di Amerika untuk mempromosikan “Indonesian Sovereign Wealth Fund” atau badan pengelola dana abadi milik negara. Lembaga itu akan dibentuk untuk mendanai proyek infrastruktur di seluruh nusantara. Lembaga itu berupaya menarik dana investasi hingga $15 miliar untuk merangsang pertumbuhan ekonomi mengikuti model yang diadopsi oleh negara-negara berkembang lainnya.

Ia juga mempromosikan soal lembaga itu ini dalam pertemuan dengan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) di Washington DC pekan ini.

Pertemuan yang tidak diumumkan itu juga menarik perhatian para analis Asia, terutama karena terjadi saat Presiden Trump memiliki sedikit pertemuan yang diumumkan secara terbuka ketika ia dan tim kampanye kepresidenannya menyampaikan gugatan hukum soal adanya kecurangan dalam pemilihan presiden lalu.

“Cukup luar biasa ketika presiden menerima sedikit tamu saja, Luhut Pandjaitan justru diterima di Oval Office,” ujar Aaron Connelly, peneliti kebijakan luar negeri Asia Tenggara di International Institute for Strategic Studies.

CEO IDFC Adam Boehler, yang juga mantan teman sekamar Jared Kushner ketika kuliah, bertemu dengan Luhut di Jakarta pada Oktober untuk membahas peluang investasi di lembaga pengelola dana abadi tersebut.

Sebelumnya pada Januari, Boehler juga bertemu dengan Presiden Joko Widodo.

U.S. International Development Finance Corporation (IDFC) yang baru akan memainkan peran penting untuk mendukung Indonesia, khususnya untuk mengembangkan infrastruktur berkualitas yang akan menjadi landasan kuat bagi pertumbuhan negara itu selanjutnya,” ujar Boehler setelah pertemuan Januari lalu.

DFC bermitra dengan sektor swasta Amerika untuk membiayai proyek-proyek pembangunan di negara-negara berpendapatan menengah dan rendah, dan telah dinilai sebagai alternatif atas mekanisme pembiayaan pembangunan China yang dikenal sebagai “Belt and Road Initiatives.”

Namun, kalau pun IDFC akhirnya memberi persetujuan, belum jelas apakah investor-investor Amerika akan percaya pada sebuah lembaga pengelola investasi yang diluncurkan oleh sebuah pemerintah yang kini sedang terkepung dengan korupsi tingkat tinggi dan beban utang.

Peluang Investasi

Ketua, Presiden dan CEO US-ASEAN Business Council Alexander Feldman mengatakan pada prinsipnya ia mendukung peluang investasi di lembaga pengelola investasi Indonesia itu, tetapi “rinciannya penting” untuk diketahui.

“Saya belum melihat struktur tentang bagaimana lembaga pengelola investasi itu akan memastikan bahwa uangnya digunakan sesuai tujuan,” ujarnya.

Dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK), skor Indonesia adalah 40 dari 100. IPK menyusun peringat negara-negara berdasarkan seberapa korup sektor publiknya, di mana skala 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih atau sangat tidak korup).

Mengingat Indonesia tidak memiliki cadangan modal yang besar dan dikenal kerap salah mengelola sumber daya yang ada, Connelly mengatakan “motif utama untuk menanamkan investasi dalam dana abadi yang baru ini bisa jadi lebih bersifat politis dibanding finansial.”

Trump memperluas kepentingan bisnis pribadinya di Indonesia lewat perusahaan keluarganya.

Ketika mempromosikan properti bermerek Trump pada Agustus 2019 lalu di Bali dan di Jawa Barat, Donald Trump Jr. diselimuti tudingan bahwa kerajaan bisnis global Trump Organization menciptakan konflik kepentingan bagi pemerintahan ayahnya.

Baik Pemerintah Indonesia maupun tim tramsisi Biden-Harris belum mengkonfirmasi apakah mereka telah melangsungkan pertemuan dalam kunjungan delegasi Indonesia ke Amerika pekan ini.