Gereja Dorong Pemerintah Tandatangani Perjanjian Perdagangan Senjata

NEW YORK, SATUHARAPAN.COM – Gereja-gereka di seluruh dunia mendesak pemerintah untuk ikut menandatangani Perjanjian Perdagangan Senjata Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang merupakan pertama di dunia. Hal itu penting untuk menjaga momentum negosiasi yang dinilai cukup sukses sampai perjanjian tersebut berlaku.

Di markas besar PBB  di New York, mulai Senin (3/6) waktu setempat dibuka untuk tanda tangan bagi perwakilan  setiap negara di PBB menandai persetujuan atas perjanjian tersebut. Tercatat sebanyak 69 negara telah menanda tangani. Sikap setiap negara itu berarti menyatakan bahwa negara tersebut akan mengontrol perdagangan senjata lintas begara. Sebab, mengekspor dan mengimpor senjata tanpa standar internasional berarti memperbesar kekerasan.

Banyaknya negara yang ikut menadatangani perjanjian tersebut mencerminkan dukungan yang luas untuk mengendalikan penjualan senjata. Pengendalian senjata merupakan isu yang selama dua tahun secara gencar dikampanyekan oleh lebih dari 100 gereja dalam Dewan Gereja-gereja Dunia (WCC / World Council of Churches).

“Tandatangani segera!” adalah pesan dan kampanye ekumenis yang disampaikan kepada 24 pemerintah dalam beberapa hari terakhir.  Sebanyak 14 dari negara tersebut adalah dari Afrika, benua yang paling menderita akibat penjualan senjata yang tidak diatur, seperti berita yang dikirimkan WCC dalam oikoumene.org.

Eksporter utama senjata, Jerman, Inggris dan Perancis juga mengambil bagian dalam hari pertama penandatanganan tersebut. Demikian juga dilakukan oleh eksportir kecil seperti Norwegia dan Swedia.

Sementara produsen dan eksporter senjata terbesar dunia, Amerika Serikat, mengatakan akan menandatangani nanti. Rusia, Cina, India dan beberapa negara lain menyatakan abstain dari pemungutan suara perjanjian dan belum menunjukkan apakah mereka akan menandatangani.