Konsultasi Okumenis: Unifikasi Korea Perlu Negosiasi Damai

HONG KONG, SATUHARAPAN.COM - "Sebuah kerangka kerja baru untuk negosiasi perdamaian dan unifikasi  di semenanjung Korea adalah kebutuhan dari jam ke jam, terutama dalam konteks bahwa perjanjian gencatan senjata yang dideklarasikan 60 tahun yang lalu mulai  kehilangan efeknya."  Demikian dikata Dr. Lee Jae-joung, mantan Menteri Unifikasi Korea Selatan pada Konsultasi Internasional tentang Perdamaian dan Keamanan Asia yang diadakan di Tsuen Wan, Hong Kong (3-6/6).

Konsultasi ekumenis internasional tersebut bertajuk  "Tantangan Keamanan Manusia di Asia: Menuju Perdamaian dengan Keadilan di Asia Timur."  Pertemuan diselenggarakan oleh Komisi Gereja Urusan Internasional (UCLA) Dewan Gereja-gereja  Dunia (WCC / World Council of Churches) dan Christians Conference of  Asia. Pertemuan tersebut merupakan refleksi atas tema sidang ke-10 WCC Oktober mendatang di Busan, Korea Selatan.

"Perjanjian gencatan senjata tidak pernah membawa perdamaian di Semenanjung Korea," kata Lee yang menjabat Menteri Unifikasi pada kurun 2006-2008. Dia mengatakan, "Ada konflik kekerasan yang konstan pada garis gencatan senjata, serta infiltrasi militer di tahun-tahun terakhir yang mempengaruhi perdamaian dan keamanan." Presentasi Lee berjudul "Dari Perjanjian Gencatan Senjata hingga Perjanjian Perdamaian di Korea.”

"Masyarakat ekumenis internasional harus melakukan tugas penting untuk memobilisasi masyarakat internasional untuk menjamin perdamaian abadi di Korea yang terbelah menjadi dua," tambahnya.

Dalam presentasi tentang "Dimulainya kembali Pembicaraan Enam Pihak atau Tes Nuklir Ketiga, Prospek Masa Depan Korea Utara dan Hubungan Amerika Serikat,” Prof.Sachio Nakato dari Ritsumeikan University di Jepang mengritik, "Kerangka pembicaraan enam pihak harus memainkan peran kunci. AS lebih memfokuskan pada pengelolaan isu nuklir Korea Utara daripada memecahkan masalah melalui kerangka pembicaraan enam pihak. "

Sementara itu dalam refleksi teologis tentang situasi Korea, Sekretaris Jenderal Gereja Presbiterian Korea, Dr. Hong Jung Lee membahas tentang  penyembuhan dan rekonsiliasi untuk mempertahankan integrasi antara keadilan dan perdamaian dan koeksistensi untuk hidup

Konsultasi juga telah menangani berbagai isu Asia lainnya mengancam perdamaian dan keamanan di wilayah tersebut. "Kenaikan anggaran pertahanan kini telah menjadi fenomena di Asia yang lebih luas," kata Dr. Mathews George Chunakara, direktur UCLA. "Berbagai faktor menunjukkan adanya gelombang baru anggaran militer yang meningkat di negara-negara Asia.".

"Meningkatnya pembangunan persenjataan  di beberapa negara Asia membuat daerah ini salah satu daerah yang paling cepat berkembang untuk belanja pertahanan di dunia, dan pengeluaran militer di Asia untuk pertama kalinya dalam sejarah menyalip anggaran militer anggota NATO di Eropa," katanya.

"Terorisme dan kontra-terorisme di Asia Selatan mengambil nyawa ratusan orang  setiap minggu. Perlawanan  yang dilakukan oleh militer AS di Pakistan telah menewaskan ribuan orang,  "kata Uskup Samuel Azarya, moderator dari Gereja Pakistan dan anggota Komite Pusat WCC dan Komite Eksekutif. "Perlombaan senjata nuklir di Asia Selatan, serta sengketa wilayah yang sedang berlangsung antara India dan Pakistan menimbulkan masalah abadi bagi perdamaian dan keamanan di Asia Selatan."

Dalam presentasi tentang perdamaian dan keamanan di Asia Tenggara, Rex RB Reyes, Jr, Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Gereja-gereja di Filipine, mengatakan tentang masalah liberalisasi dan lingkungan. Penerapan kebijakan neoliberal globalisasi telah mendorong pembukaan pegunungan, dan patai, serta penebangan hutan demi pertambangan dan ekstrasi mineral. Tanah juga terus dikonversi sebagai bidang pertambangan oleh perusahaan multinasional di Filipine.

Konsultasi ini dihadiri oleh lima puluh peserta dari Asia, Eropa dan Amerika Utara yang mewakili gereja, Konsili Ekumenis, pelayanan khusus, aktivis perdamaian dan akademisi.