Gereja Hanya Mengawal Pilkada, Bukan Jadi Tim Sukses

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Batasan keterlibatan gereja dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan pada Desember mendatang masih kerap menjadi pertanyaan. Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Gomar Gultom mengatakan, dalam kerangka pesta politik daerah ini, keterlibatan gereja seharusnya hanya sebatas mengawal, bukan terjebak dalam eufioria salah satu kandidat.

“Dalam kerangka ini, kami mengeluarkan seruan supaya keterlibatan gereja dalam pilkada hanya mengawal dan tidak terjebak menjadi bagian dari tim sukses,” ujar Gomar dalam Diskusi Pilkada Serentak di Gedung Persekutuan Gereja-gereja Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, hari Kamis (10/9).

Tak dimungkiri, gereja siap tidak siap harus menghadapi mekanisme demokrasi. Gereja harus menyadari, pilkada sebagai mekanisme pemilihan kepemimpinan dalam alam demokrasi telah menjadi satu kesatuan.

Senada dengan Gomar, Ketua PGI, Albertus Patty mengatakan, gereja tak pada posisi mendukung atau menjegal salah satu kandidat calon pemimpin. Keterlibatan gereja dalam pesta demokrasi harus tetap pada fungsinya, yaitu sebagai kontrol sosial.

Ada banyak hal yang membuat gereja tak boleh terlibat dalam kursi tim sukses. Pertama, keterlibatanitu akan memecahkan gereja dari dalam.

“Lalu juga akan memecahkan gereja dengan hubungan antaragama yang lain karena gereja memihak. Gereja yag mendukung kandidat, jika kandidatnya tersandung kasus korupsi dan sebagainya, gereja tidak mampu bersuara dan melakukan suara kenabiannya,” ujar dia.

Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Sebastian Salang mengungkapkan, intitusi agama dan tokoh agama harus dapat menjaga nilai-nilainya. Masyarakat atas nama atas nama agama tak boleh tergoda menerima transaksi apapun untuk melancarkan politik ‘hitam’. “Ketika Anda terjebak, Anda akan selesai,” kata dia.

Editor : Bayu Probo