Gereja Kritik Perayaan Besar-besaran 17 Agustus di Papua

JAYAPURA, SATUHARAPAN.COM - Forum Kerja Oikumenis Pimpinan Gereja Papua hari ini (15/8) menyiarkan pernyataan yang antara lain mengeritik perayaan 17 Agustus di seluruh Papua yang direncanakan diselenggarakan secara besar-besaran. Perayaan itu dianggap merupakan usaha pemerintah menutupi borok-borok yang diciptakannya sendiri. Padahal, pada saat yang sama, Forum itu menilai telah terjadi krisis kemanusiaan di Papua.

Pernyataan tersebut  ditanda-tangani oleh tiga pemimpin gereja di Papua dan diterima oleh satuharapan.com hari ini (15/8). Ketiga pemimpin gereja itu adalah Presiden Gereja Injili di Indonesia (GIDI), Pdt Dorman Wandibo, S.Th, Ketua Sinode Kingmi di Tanah Papua, Pdt Dr. Benny Giay, dan Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua, Pdt Socratez Sofyan Yoman, S.Th, MA.

Pernyataan tersebut dilansir dalam kaitan 54 tahun telah berlalu apa yang dikenal sebagai New York Agreement, yang ditandatangani oleh Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia. Perjanjian itu mengatur tentang penyelesaian status politik Papua Barat/Irian Barat. Perjanjian itu ditandatangani pada 15 Agustus 1962.

New York Agreement dan Konflik Berkepanjangan

Menurut  para pimpinan gereja di Papua yang tergabung dalam Forum, New York Agreement menjadi landasan politis yang menyebabkan konflik berkepanjangan di Tanah Papua hingga hari ini. Lebih parah lagi, para pimpinan gereja di Papua berpendapat yang terjadi pada rakyat Papua saat ini adalah masa-masa gelap dan ketidakberdayaan seperti yang mereka hadapi pada tahun 1960-an.

Di tahun-tahun itu, berlangsung konfrontasi dan aksi-aksi terror di seluruh Tanah Papua/Irian Barat dalam rangka memenangkan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA). Anehnya, umat di Papua, menurut mereka, kini sedang merasakan kembali kekecewaan yang pernah dialami Uskup Jayapura yang pertama, Mgr. Rudolf Stavermann di masa berlangsungnya PEPERA itu. Kekecewaan itu muncul terutama ketika melihat aksi teror, penangkapan-penangkapan dan penahanan, penyiksaan, dan pembunuhan yang menimpa orang-orang Papua di berbagai tempat saat itu.

Dulu, atas kekecewaan tersebut, Uskup Stavermann berkali-kali pergi bertemu pejabat tinggi PBB di Jayapura (kurun waktu 1965-1969 selama pelaksanaan PEPERA). Ia memperingatkan mereka agar menegakkan jiwa dan semangat dari New York Agreement, menghormati hak orang Papua untuk memilih secara bebas demi menentukan masa depannya sendiri, tetapi hal itu tidak dihiraukan oleh PBB.

Para pimpinan gereja tersebut membeberkan  berbagai peristiwa dan tindak-tanduk pihak penguasa yang memposisikan umat  semakin tidak berdaya.  Menurut mereka, hal tersebut telah memicu terjadinya krisis kemanusiaan di Papua.

Di antara berbagai peristiwa dan tindakan yang mengarah kepada krisis kemanusiaan tersebut,  berikut ini catatan para pimpinan gereja Papua:

Pertama, Peristiwa kematian 60 orang anak dan orang dewasa di Mbua, Kabupaten Nduga dalam kurun waktu Okotber 2015-Maret 2016 akibat wabah misterius. Pada bulan Februari, di tengah berlangsungnya wabah, Pesiden Jokowi sempat berkunjung ke Kabupaten Nduga (Keneyam) selama hampir satu jam, namun sayang bahwa presiden tidak sedikitpun berbicara tentang kematian yang menimpa umat kami di sana. Beliau hanya sibuk membicarakan pembangunan jalan raya yang dikerjakan oleh pasukan TNI.

Kedua, Kunjungan demi kunjungan yang dilakukan Presiden Jokowi ke Papua, dinilai tidak membawa perubahan apa-apa, melainkan hanya sebagai pencitraan. Sejumlah pernyataan yang diucapkan seperti membebaskan wartawan asing mengunjungi Papua, dinilai hanyalah wacana karena tidak ada bukti hingga saat ini.

Secara lebih rinci, upaya pencitraan ini dikatakan tampak di dalam ketidakjelasan pembangunan Pasar Mama-Mama Papua di Jl. Percetakan, Kota Jayapura yang diresmikan oleh presiden sendiri pada bulan April 2016.

“Bahkan satu gedung pasar yang dibangun di Sentani oleh tim Jokowi, yang awalnya dikatakan diperuntukkan bagi Mama-Mama Papua, saat ini dibiarkan kosong begitu saja tanpa peruntukan yang jelas,” tulis pernyataan itu.

Ketiga, sikap Kapolda Papua, Irjen Paulus Waterpauw, dinilai ikut memelihara dan membuat konflik Papua membara. Hal ini dapat dilihat dari, pada 1 Juli 2016, Kapolda Waterpauw mengeluarkan Maklumat tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum, dimana di dalam Maklumat ini Kapolda menyebut sejumlah nama organisasi masyarakat sipil: KNPB, NRFPB, IPWP, PRD, TPN, OPM dan ULMWP sebagai organisasi separatis yang terlarang.

“Tindakan Kapolda ini benar-benar bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, sebab secara sepihak menstigma organisasi-organisasi tersebut sebagai organisasi terlarang tanpa melalui suatu penetapan di dalam peraturan resmi atapun tidak melalui sebuah keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bahwa organisasi tersebut sebagai organisasi terlarang,” bunyi pernyataan itu.

“Tindakan Kapolda ini hanya mengangkangi hak berdemokrasi rakyat Papua untuk bebas berekspresi. Langkah Kapolda lainnya dengan mendatangkan 360 warga dari Timika yang sedang mengungsi di Sentani, jelas-jelas memberikan indikasi adanya upaya menciptakan konflik antar warga, mengingat di Sentani sendiri telah terjadi ketegangan antar warga dalam dua bulan terakhir. Pertanyaan kami, mengapa Kapolda dan jajaran kepolisiannya tidak langsung menangkap pelaku perang di Timika sehingga konflik reda?”  

Keempat, pembunuhan misterius puluhan pemuda Papua di berbagai kota sejak bulan April 2016, yang dengan mudah disimpulkan pihak kepolisian sebagai akibat dari kecelakaan lalulintas. Hal ini dapat dilihat pada kasus kematian Robert Jitmau, Sekretaris SOLPAP yang belum diselesaikan oleh aparat penegak hukum hingga hari ini, menunjukkan adanya upaya sistematis pihak tertentu di dalam menciptakan ketakutan rakyat banyak.

Kelima, negara dinilai ikut memelihara rasisme terhadap orang Papua. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Luhut Panjaitan yang mengusir orang Papua yang tergabung di dalam ULMWP untuk pergi ke Pasifik saja; pernyataan rasis dari mulut Farhat Abbas (artis dan pengacara), dan terakhir adalah panggilan ‘monyet’ terhadap mahasiswa Papua di Jogja oleh ormas-ormas setempat. Sangat disayangkan bahwa tidak ada tanggapan yang berarti dari negara dan aparatnya untuk memperosesnya sesuai hukum yang beraku.

Keenam, ada upaya sistematis negara yang dinilai untuk memusnahkan pangan lokal dengan memaksa orang Papua untuk tergantung pada beras. Selain melalui beras raskin yang menerobos masuk sampai ke pelosok Papua, belakangan ini ramai diberitakan tentang kebijakan ratusan ha lahan padi di berbagai tempat di Tanah Papua yang dikerjakan oleh pasukan TNI.

Tanggung jawab Terhadap Orang Asli Papua

Atas berbagai pengamatan tersebut, Forum menyerukan lima hal.

Pertama, mengenang New York Agreement sebagai akar soal Papua berikut semua kepahitan yang sudah dijalani umat Tuhan di Tanah ini selama 54 tahun,  mereka meminta kepada semua pihak yang terlibat menandatangani perjanjian tersebut dan menerima hasil PEPERA yang tidak adil, agar bertanggung jawab atas keselamatan hidup Orang Asli Papua;

Kedua, menolak rekayasa peringatan hari kemerdekaan RI pada 17 Agustus secara besar-besaran di seluruh Tanah Papua di tengah penderitaan rakyat, karena merupakan usaha negara menutupi borok-borok yang diciptakannya sendiri;

Ketiga, menyatakan terima kasih kepada ULMWP dan organisasi serta elemen rakyat Papua yang bernaung di bawahnya yang telah menempuh jalan panjang perjuangan di masa lalu,  dan hari ini tetap memilih berjuang dengan jalan damai (non-violence). Mereka telah menaruh cahaya yang menerangi kegelapan di atas kepala setiap orang Papua;

Keempat,  berterima kasih kepada semua pihak yang bersolider dengan penderitaan umat Papua, baik perorangan, kelompok, organisasi, media massa, tokoh rakyat serta pemimpin-pemimpin bangsa, di Tanah Papua, di Indoensia maupun di berbagai negara yang telah mengambil jalan penderitaan bersama rakyat Papua. 

“Dukungan kalian semua adalah roh yang menguatkan kami,” demikian pernyataan itu.

Kelima, mengimbau kepada seluruh orang Papua utuk tetap tegar, bertekun di dalam doa, dan tetap merawat kehidupan pribadi, keluarga maupun budaya dan identitas demi anak-cucu di masa depan.

Editor : Eben E. Siadari