Gereja Menilai Pemerintah Gagal Kendalikan Kapitalisme

GUNUNGSITOLI, SATUHARAPAN.COM -  Gereja harus mengajarkan umat hidup sederhana dan jujur karena solidaritas di Indonesia akan terwujud apabila adanya niat untuk hidup sederhana.

Hal ini disampaikan oleh Pendeta Dr. Henny William Booth Sumakul, Ketua Komisi Pesan Sidang Raya XVI Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (SR XVI PGI), Sabtu (15/11), di Gunungsitoli. Komisi Pesan merupakan salah satu komisi yang dibentuk di SR XVI PGI untuk menampung aspirasi berbagai sinode gereja di Indonesia yang bernaung di bawah PGI.

“Setelah mencermati dan menggumuli berbagai permasalahan di tengah-tengah masyarakat khususnya kehidupan bergereja dalam gerakan oikumene nasional maka SR XVI PGI mencatat beberapa persoalan dan permasalahan kritis dan mendesak untuk segera disampaikan kepada gereja anggota PGI maupun kepada MPH PGI,” kata pendeta dari Gereja Masehi Injil di Minahasa (GMIM) ini menambahkan.

“Ketidakadilan dalam berbagai hal memicu kemiskinan, radikalisme dan pengrusakan lingkungan. Ketidakadilan disebabkan karena keserakahan atau ketamakan, ingin menguasai sumber sumber ekonomi tanpa mempedulikan orang lain,” lanjut HWB Sumakul.

Oleh sebab itu,kata dia, Komisi Pesan SR XVI PGI mencatat banyak hal yang harus dilakukan dalam kaitannya dengan hidup sederhana, yakni dalam bidang keadilan ekonomi dan kesejahteraan.

Komisi Pesan SR XVI PGI menilai negara gagal mengatasi krisis dalam kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi.   

“Gereja mengimbau negara mengatasi berbagai krisis nilai di tengah masyarakat, karena dalam skala perekonomian negara tidak dapat mengendalikan kapitalisme,” kata pendeta dari Sinode GMIM (Gereja Masehi Injili  Manado) ini.

Komisi Pesan SR XVI PGI menilai kapitalisme negara mengakibatkan pola pikir dan kehidupan masyarakat memburuk  sehingga mengikis nilai-nilai moral.

Kemiskinan Panjang Akibatkan Krisis Moral

HWB Sumakul mengatakan gereja harus bergandengan tangan dengan negara guna menanggulangi ketidakadilan ekonomi karena akan berimbas kepada  radikalisme, dan krisis lingkungan hidup.

“Negara saat ini absen dalam persoalan penegakan hukum dan pembangunan dimana kebijakan-kebijakan negara tidak berpihak kepada kehidupan sebagai nilai yang mendasar bagi manusia, melainkan pro kapitalis,” HWB Sumakul.

HWB menyampaikan hal ini karena komisi pesan telah melakukan persidangan yang berlangsung Jumat (14/11) dan menyepakati beberapa poin terkait dengan aspirasi dari setiap sinode selama penyelenggaraan SR XVI PGI, sebelum nantinya dikerjakan dan dievaluasi oleh Majelis Pekerja Harian (MPH) PGI.

Editor : Eben Ezer Siadari