Gerindra: Demokrasi Tak Selalu Hasilkan Harapan Masyarakat

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan demokrasi tidak selalu sesuai dengan harapan masyarakat. Karena, menurut dia, cara memilih pemimpin di masyarakat Indonesia masih bersifat situasional.

“Proses demokrasi tidak selalu menghasilkan yang kita harapkan, karena pilihan masyarakat atau rakyat selalu dipengaruhi situasional kala itu,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/4).

Menurut dia, hal tersebut menjadi kelemahan demokrasi, tidak memotret seluruh kemasan calon pemimpin. Hasilnya, pemilih tidak melihat watak sesungguhnya calon pemimpin tersebut. “Make up dan bedak menyelimuti diri calon pemimpin, sehingga rakyat tidak menangkap hal itu,” ujar Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR RI itu.

Muzani mengatakan Partai Gerindra melihat hal ini sebagai sebuah proses pendewasaan masyarakat, sehingga masyarakat bisa belajar dan semakin dewasa dalam berdemokrasi.

Dia juga menyampaikan Partai Gerindra akan terus memposisikan diri sebagai oposisi pemerintahan, agar Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla bisa merealisasikan janji-janji yang disampaikan pada Pemilu Presiden 2014 lalu. “Kita akan dorong dan terus kritik secara konstruktif atas kekurangan yang ada agar semua bisa dibenahi sejak awal” ujar sosok penghuni Komisi I DPR RI itu.

“Apa kekurangannya? Tergantung masalahnya,” dia menambahkan.

Pada bulan Maret 2015 silam, lembaga survei Poltracking melakukan survei terhadap 1.200 koresponden mengenai kinerja Pemerintahan Jokowi-JK setelah enam bulan. Hasilnya, sebanyak 48,5 persen koresponden menyatakan tidak puas, 44 persen menyatakan puas, sisanya 7,4 persen menyatakan tidak tahu.

Dari sejumlah sektor yang menjadi materi survei, koresponden paling kecewa terhadap sektor ekonomi. dalam survei tersebut, ketidakpuasan terhadap ekonomi ada 66,6 persen, sektor hukum ada 55,6 persen, kemanan 50,7 persen, pendidikan 51 persen, dan kesehatan 52,7 persen.

Poltracking juga melakukan survei seputar rencana reshuffle kabinet. Hasilnya 41,8 persen koresponden setuju hal tersebut segera dilakukan.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja