Gerindra Kaji Langkah Hukum pada PDIP

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Partai Gerindra sedang mengkaji kemungkinan untuk mengambil langkah hukum terkait isi perjanjian Batu Tulis yang menurut partai ini telah dilanggar oleh PDIP, kata calon anggota DPR dari Gerindra Siti Sarifah Mustakarini di Jakarta, Kamis (27/3).

"Untuk saat ini Gerindra masih fokus pada pemenangan di Pemilu Legislatif. Tapi kami punya tim yang saat ini sedang mengkaji implikasi hukum dari perjanjian Batu Tulis karena perjanjian tersebut ditandatangani di atas materai," kata Sarifah saat dihubungi Antara.

Caleg dari dapil Jakarta 2 ini mengatakan bahwa perjanjian Batu Tulis yang ditandatangani tahun 2009 tersebut sebenarnya tidak ditandatangani di daerah Batu Tulis, Bogor, melainkan di rumah Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat. Ada tujuh poin yang terdapat dalam perjanjian tersebut termasuk kesepakatan bahwa PDIP akan mendukung Prabowo saat Pilpres 2014, kata Sarifah. 

"Kami menghormati perjanjian dengan mendukung Jokowi saat Pilgub DKI Jakarta tahun 2012. Kami menyayangkan bahwa seorang negarawan (Megawati Soekarnoputri) yang sangat dihormati oleh bapak Prabowo bisa mengingkari perjanjian yang ditandatanganinya sendiri," katanya.

Menurut Sarifah, tahun 2013 Prabowo pernah menanyakan komitmen Megawati terhadap pencalonan Prabowo sebagai presiden di pilpres 2014, namun tidak mendapat respons dari pihak Mega.

"Pada saat Mega mengumumkan pencapresan Jokowi pun Prabowo tidak diberitahu," kata Sarifah.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tjahjo Kumolo mengemukakan, isi perjanjian Batu Tulis otomatis gugur dengan sendirinya karena pasangan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto gagal menjadi pemenang pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009.

"Seandainya ada perjanjian, itupun otomatis gugur dengan sendirinya karena pasangan capres-cawapres, Ibu Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto tidak mencapai kemenangan pada Pilpres 2009," ujar Tjahjo Kumolo di Jakarta. (Ant)