Loading...
INDONESIA
Penulis: Yan Chrisna Dwi Atmaja 06:10 WIB | Selasa, 22 April 2014

Gerindra Komitmen 30 Persen Perempuan di Pemerintahan

Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto mengacungkan kedua ibu jarinya usai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali di Kantor DPP PPP, Jakarta, Jumat (18/4). Suryadharma Ali menyatakan PPP memutuskan berkoalisi dengan Partai Gerindra dan mendukung penuh pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2014 tanpa syarat. (Foto: Antara)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) berkomitmen untuk menempatkan 30 persen perempuan duduk dalam pemerintahan, jika calon presiden Gerindra menang dalam Pemilu Presiden 2014 nanti.

Ketua Umum Partai Gerindra, Suhardi, dalam keterangan persnya yang diterima di Jakarta, Senin malam (21/4), mengatakan, salah satu program kerja Gerindra yang tertuang dalam enam Program Aksi Transformasi Bangsa Partai Gerindra adalah menempatkan 30 persen perempuan pada posisi menteri dan/atau pejabat setingkat menteri serta mendorong kedudukan strategis lainnya bagi perempuan pada pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota. 

"Hal ini merupakan bentuk dari dukungan Gerindra terhadap perjuangan Kartini dalam mewujudkan kesetaraan gender dan meningkatkan peranan perempuan," kata Suhardi terkait peringatan Hari Kartini yang jatuh pada 21 April.

Menurut dia, Kartini adalah sosok pahlawan yang memperjuangkan hak kaum perempuan Indonesia. Sosok Kartini banyak menginspirasi perempuan-perempuan masa kini.

"Pemikiran-pemikiran beliau dalam perjuangan kesetaraan gender masih relevan dengan kondisi saat ini. Selamat hari Kartini untuk seluruh perempuan di Indonesia. Jadilah lilin yang tak pernah padam yang selalu bersinar dengan kecerdasan dan memberi inspirasi," katanya.

Suhardi mengatakan bahwa peranan perempuan di seluruh dunia meningkat sangat pesat, termasuk dalam pemerintahan. Namun pada kesenjangan masih terjadi dalam banyak hal. 

"Salah satu faktor penting untuk meningkatkan kualitas perempuan adalah adanya kebijakan publik yang sensitif gender. Kaum perempuan harus aktif berpartisipasi dalam kegiatan politik, bahkan kebijakan publik," katanya.

Hal itu, tambah Suhardi, bukan hanya keterwakilannya di lembaga legislatif, tetapi juga pada jajaran pengambil kebijakan Instansi atau setingkat menteri yang juga diikuti pada pemerintahann provinsi dan kabupaten/kota. (Ant)


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home