GKPB Tidak Yakin Prabowo Terbuka Diajak Bicara

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Dalam jumpa pers, Selasa (29/4) di kantor Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi (Demos), Gerakan Kebhinnekaan untuk Pemilu Berkualitas (GKPB) merasa tidak yakin Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) dari Partai Gerindra akan terbuka untuk diajak bicara mengenai Manifesto Perjuangan Partai Gerindra.

GKPB merupakan koalisi sejumlah lembaga pejuang HAM yang menuntut Partai Gerindra dan Prabowo Subianto merevisi Manifesto Perjuangan Partai Gerindra dan pokok-pokok perjuangannya karena dinilai tidak senafas dengan konstitusi dan realitas keberagaman Indonesia.

GKPB mempersoalkan manifesto Partai Gerindra yang mengatakan, “… pemerintah/negara wajib mengatur kebebasan di dalam menjalankan agama atau kepercayaan. Negara juga dituntut untuk menjamin kemurnian ajaran agama yang diakui oleh negara dari segala bentuk penistaan dan penyelewengan dari ajaran agama.”

Putri Kanesia – Kepala Divisi Pembelaan Hak-hak Sipil dan Politik Kontras – menilai Prabowo selama ini sengaja menghindari pembicaraan tentang HAM sehingga kecil kemungkinannya ia juga akan terbuka berbicara tentang manifesto tersebut.

“Saya tidak yakin Prabowo akan terbuka tentang hal ini karena diajak bicara soal pelanggaran HAM saja ia tidak mau. Dan kalau rekan-rekan media wawancara Prabowo, topiknya tidak boleh mempertanyakan segala sesuatu yang berhubungan dengan hak asasi manusia,” kata Putri.

Padahal  menurut Muhamad Isnur – Kepala Bidang Penanganan Kasus LBH Jakarta – Prabowo harus terbuka berbicara tentang manifesto Partai Gerindra karena mengancam keberagaman Indonesia dan dapat menjadi alasan untuk melakukan kekerasan terhadap warga dengan keyakinan berbeda.

“Inilah yang kemudian selama ini dijadikan dasar semangat untuk melakukan kekerasan terhadap keyakinan yang lain. Misalnya kekerasan terhadap Syiah, Ahmadiyah, atau kekerasan lainnya di beberapa wilayah yang didasarkan pada keyakinan bahwa ‘ajaran saya yang paling murni, ajaran Anda yang sesat’,” kata Isnur.

Sebab itu, Isnur menantang Prabowo untuk “mau terbuka berbicara tentang manifesto partainya ini, tetapi di depan publik, harus ada wartawan-wartawan di sana untuk meliput langsung sehingga setiap orang bisa menilai sendiri komitmen prabowo.”

Menolak Lupa

Sementara itu Ade Armando – Pakar Komunikasi Universitas Indonesia – menegaskan tujuan yang hendak dicapai GKPB demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Menurutnya, masyarakat harus ingat bahwa ada persoalan besar dalam manifesto Gerindra yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar dan lebih dari itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

 “Kita harus ingat bahwa nyawa sudah berjatuhan, ada orang-orang yang dibunuh, ada orang-orang yang rumahnya dibakar dan sekarang tinggal di pengungsian, yang kehilangan hak-hak pendidikan, hak-hak kehidupan layak karena perbedaan agama. Itu nyata,” kata Ade.

Ia menambahkan, “kalau Gerindra berkuasa dan Prabowo menjadi presiden dengan manifesto seperti itu, maka apa yang kita khawatirkan selama ini sebagai pembiaran kekerasan akan menjadi lebih terwujud sebagai kekerasan atas nama negara yang memakai agama untuk menindak orang-orang yang berbeda keyakinan.”

Peran Media

Di penghujung konferensi pers, Ade mengimbau media untuk aktif mengangkat gagasan GKPB tentang revisi Manifesto Perjuangan Partai Gerindra agar seluruh masyarakat memahami persoalan yang ada dan mampu mengritisinya.

“Kami sungguh berharap media mau aktif membantu penyebaran gagasan ini karena kami hanya takut dengan apa yang disebut fasisme keagamaan yang bisa menyangkut saya, Anda, dan menyangkut kita semua,” kata Ade.

Menurutnya, jika Partai Gerindra dan Prabowo berkuasa maka “yang bisa hidup hanyalah mereka-mereka yang serasi dan sesuai dengan agama murni. Itulah yang menjadi persoalan.”

“Maka kami mohon agar media, sekali lagi, please angkatlah isu ini sebagai masalah bersama. Dukungan rekan-rekan semua sangat kami harapkan,” kata Ade menutup konferensi pers.

Editor : Bayu Probo