GMKI Batam Minta Luhut Segera Terjunkan KPK ke BP Batam

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Batam meminta agar Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM (Menkopolhukam), Luhut Panjaitan segera mendatangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan investigasi di Badan Pengusahaan (BP) Batam lantaran diduga melakukan pengalokasian tanah yang tidak sesuai aturan.

Ketua GMKI Cabang Batam, Samsudin Saragi, menjelaskan kegaduan antara Pemko Batam dan BP Batam yang sudah terjadi hingga bertahun-tahun menyebabkan terganggunya pertumbuhan investasi di Pulau Batam, ditambah lagi tidak jelasnya stasus dari BP Batam itu sendiri.

"Kami meminta agar KPK Segera datang untuk melakukan penyelidikann di BP Batam yang menyebabkan kegaduan di kota batam dan meminta Presiden Joko Widodo segera memperjelas status dari kota Batam," katanya melalui siaran pers yang terima satuharapan.com pada hari Senin (22/2).

Dia juga mengatakan, Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone) dinilai tepat lantaran posisi kotanya mempunyai potensi luar biasa sehingga perlu dilakukan pengelolaan secara khusus. 

"Kota Batam mampu mengimbangi Singapura asalkan Batam punya Kepemimpinan yang kuat dan iklim Investasi yang kondusif," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Fungsi Bidang PKK GMKI, Rikson Tampubolon, mengatakan, permainan tanah di kota Batam pun kerap terjadi sehingga aparat hukum perlu melakukan pengusutan secara langsung, selain itu meminta pemerintah memerintahkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) supaya mau membuka permasalahan penggunaan lahan di Batam.

"Kita meminta lembaga apapun yang nantinya akan mengelola kawasan Batam agar meningkatkan akuntabilitas, profesionalitas dan transparansi. Tidak seperti pelayanan yang terjadi selama ini,yang terkesan tertutup," katanya.

Sebelumnya, Menkopolhukam, Luhut Panjaitan, menilai ada dugaan ketidakberesan proses pengalokasikan lahan yang dilakukan BP Batam di kota industri itu.

"Banyak yang tidak beres di sini. Tanah dialokasikan, tetapi tidak digunakan. Banyak tanah dimain-mainkan," ujarnya pada hari Kamis (18/2), di Batam, Kepulauan Riau. (PR)

Editor : Eben E. Siadari