Golkar Aburizal Bakrie Resmi Dukung Pemerintahan Jokowi-JK

Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (ketiga kanan) bersama Sekjen Idrus Marham (kanan), Presiden ke-3 RI yang juga sesepuh Partai Golkar BJ Habibie (ketiga kiri) dan Menko Polhukam Luhut Panjaitan (kedua kanan) mengucapkan Ikrar Partai Golkar sementara Ketua MPR yang juga Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan (kiri) berbincang dengan Menkumham Yasonna Laoly (kedua kiri) pada acara Pembukaan Rapimnas Partai Golkar Tahun 2016 di JCC, Jakarta, Sabtu (23/1). Rapimnas yang akan berlangsung hingga Senin (25/1) tersebut akan membahas sejumlah agenda konsolidasi seluruh kader Partai Golkar sebagai langkah penyelamatan partai. (Foto: Antara)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Partai Golongan Karya (Golkar) pimpinan Aburizal Bakrie resmi mendeklarasikan dukungannya kepada Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Pernyataan deklarasi dukungan itu dibacakan oleh Wakil Ketua Penyelenggara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar, Yorrys Raweyai, didampingi 34 Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tingkat I Partai Golkar, dalam acara penutupan Rapimnas Partai Golkar di Jakarta Convention Center (JCC), Kawasan Senayan, Jakarta Pusat, hari Senin (25/1).

"Berdasarkan keputusan Rapimnas, mendukung dan bersama pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla bersama-sama membangun bangsa demi kesejahteraan rakyat Indonesia," ujar Yorrys.

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Luhut Binsar Pandjaitan, bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Hamonangan Laoly, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, menerima deklarasi yang diserahkan secara langsung oleh Aburizal Bakrie.

Dalam acara Penutupan Rapimnas Partai Golkar, dibacakan juga keputusan terkait dengan penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) dalam rangka penyelesaian konflik di tubuh partai berlambang pohon beringin tersebut. Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Nurdin Halid, mengatakan penyelenggaraan munaslub harus dilaksanakan dalam waktu secepat-cepatnya.

"Waktu dan tempat diserahkan kepada Ketua Umum," tutur Nurdin.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja