Golkar ARB Disarankan Tidak Egois Gunakan Hak DPR

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Research Manager Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai rencana Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie mengajukan penggunaan hak angket anggota DPR untuk mempertanyakan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly yang mengesahkan kepengurusan kubu Agung Laksono, tidak tepat.

Menurut dia, hak angket yang dimiliki DPR seharusnya dugunakan untuk mempersoalkan kebijakan pemerintah terkait kepentingan publik, bukan partai politik semata.

“Hak angket itu digunakan untuk mempersoalkan kebijakan pemerintah yang terkait kepentingan publik, sementara keputusan Menhukham kemarin itu hanya terkait dengan kepentingan politik sektoral dan internal Partai Golkar,” kata Lucius kepada satuharapan.com, di Jakarta, Rabu (11/3).

Menurut dia, sebaiknya Golkar kubu Aburizal Bakrie menguji keputusan tersebut melalui jalur hukum sebagaimana diatur oleh UU 2/2008 tentang Partai Politik. Karena, kata Lucius, bila menggunakan salah satu hak DPR maka akan melibatkan semua fraksi, bahkan sampai fraksi yang tidak berkepentingan.

“Jadi lucu, fraksi-fraksi lain harus terlibat mempersoalkan keputusan yang hanya terkait dengan Partai Golkar semata,” tutur dia.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja