Golkar PAN PKB Siap Bahas Perppu Pilkada

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar (F-PG), Dadang S Muchtar berpandangan siap menyelesaikan pembahasan Perppu No 1/2014 tentang Gubernur, Wali Kota, dan Bupati, serta Perppu No 2/2014 atas perubahan terhadap UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Masa Sidang II Tahun Sidang 2014-2014, yang dijadwalkan berakhir 18 Februari mendatang.

"Kami tegaskan FPG berikhtiar bersama fraksi lain untuk menuntaskan," ujar Dadang dalam Rapat Kerja Komisi II DPR bersama DPD, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri), di Ruang Rapat Komisi II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (15/1).

Namun demikian, sambungnya, F-PG berpandangan terdapat beberapa masalah terhadap isi Perppu, seperti pengajuan calon kepala daerah. Calon yang diajukan tidak berpasangan, ini masalah nyata-nyata yang akan timbul di kemudian hari.

"Oleh karena itu, perppu banyak masalah sehingga harus disempurnakan," ujar dia.

Hal senada diungkapkan oleh Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Demokrat (F-PD), Fandi Utomo. Dia menyatakan setuju untuk terus membahas Perppu No 1 2014 dan Perppu No 2/2014 sebagai Undang-Undang.

Fraksi PAN juga menyampaikan pandangan yang sama. Anggota Komisi II, Yandri Susanto mengatakan, Fraksi PAN menilai perlu agar DPR bersama dengan pemerintah meembahas Perppu No 1/2014, dan Perppu No 2/2014 untuk disahkan menjadi UU. Mengingat mendesaknya pelaksanaan Pilkada Serentak.

Perwakilan dari Fraksi PKB, Yanuar Prihatin juga menyatakan hal yang tidak berbeda dengan empat fraksi sebelumnya. Fraksi PKB menyatakan menyetujui RUU tentang Perppu Pilkada dan Perppu tentang Pemda untuk diselesaikan dalam masa sidang ini. Tentunya, dia berharap bahwa fraksi-fraksi tetap berpegangan untuk melaksanakan pilkada secara langsung.

Namun, Fraksi Partai Gerindra menyatakan untuk menunda penyampaian pandangan fraksinya pada rapat selanjutnya yakni Jumat (16/1) siang. 

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja