Gubernur Papua Dinilai Surut Suara Tanggapi Konflik Tolikara

JAYAPURA, SATUHARAPAN.COM – Gubernur Papua, Lukas Enembe dinilai masih surut suara menanggapi konflik sosial yang terjadi di Karubaga, Kabupaten Tolikara pada Jumat pagi (17/7). Kepala Polda Papua, Inspektur Jenderal Polisi Yotje Mende menyayangkan hal ini dan menyarankan Enembe lebih peduli terhadap konflik sensitif tersebut.

Menurutnya, saat ini tak banyak tokoh pemerintahan setempat yang menjadi narasumber berbagai pemberitaan soal kasus Tolikara itu, baik yang berdomisili di Papua atau di luar Papua.

"Saya sarankan kepada gubernur untuk peran aktifnya, termasuk juga dengan tokoh adat dan masyarakat setempat," kata Mende di Kota Jayapura, Papua, Selasa (21/7).

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 disebutkan, bila gabungan TNI di tingkat provinsi dan Polda sudah terlibat langsung dalam penanganan konflik sosial, secara otomatis kepala daerahnya juga harus aktif di dalamnya.

Menurut Mende, Enembe tak disarankan hanya menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada kepolisian. Ia sendiri pun harus terlibat dalam ihwal penanganan kemanusiaan. Sebab, katanya, banyak warga yang menjadi korban dalam kejadian kemanusiaan ini. Peran gubernur pun dibutuhkan dalam penanganan rekonsiliasi dan rekonstruksi.

Hingga kini, ujar Mande, jajarannya tengah bekerja untuk melakukan penegakan hukum secara humanis dan menyesuaikan situasi di lapangan.

"Masih banyaknya massa yang berkumpul di Tolikara untuk melaksanakan KKR dan seminar gereja GIDI. Tidak semua jemaat di sana pelaku kericuhan sehingga kami juga harus hati-hati dalam penyelidikan dan penyidikan," katanya.

Sebelumnya, Enembe dalam keterangan pers meminta media massa dan media sosial tidak membesar-besarkan insiden Tolikara. Kasus Tolikara ini dinilai bersifat insidental dan muncul karena kesalahpahaman baik antaraumat beragama maupun masyarakat dengan pihak keamanan.

“Tidak perlu dibesar-besarkan lagi seakan-akan kita di Papua ini tidak junjung toleransi,” kata Enembe. (Ant)

Editor : Bayu Probo