Gubernur: Rakyat Papua Ingin Kontrak Freeport Diperpanjang

TEMBAGAPURA, SATUHARAPAN.COM -  Gubernur Papua, Lukas Enembe meyakini bahwa pemerintah pusat di Jakarta akan memperpanjang kontrak perusahaan pertambangan PT Freeport Indonesia, karena mempertimbangkan berbagai hal, terutama ketergantungan ekonomi masyarakat Papua.

"Saya pikir cepat atau lambat pemerintah pasti akan memperpanjang kontrak PT Freeport. Ini memang rumit dan harus melihat dari berbagai macam aspek. Andaikata ditutup, siapa yang mau kerja di sini. Saya yakin pasti diperpanjang, cuma waktunya apakah sekarang atau nanti, itu yang kita belum tahu," kata Lukas Enembe kepada wartawan, di Tembagapura, Mimika, Rabu (2/12).

Lukas Enembe mengatakan, ia tidak berbicara atas kepentingan dirinya sendiri tetapi atas nama kepentingan rakyat Papua.

"Saya bicara bukan untuk kepentingan pribadi saya sendiri, tapi untuk kepentingan rakyat Papua. Kita tidak mau seperti orang di Jakarta yang berbicara untuk kepentingan pribadi mereka," kata Lukas.

Gubernur Lukas Enembe mengakui bahwa masalah kelanjutan kontrak PT Freeport kini menjadi isu seksi.

Terlepas dari berbagai gonjang-ganjing dipersoalkan banyak kalangan, menurut Lukas, ekonomi Papua hingga kini masih sangat bergantung pada sektor pertambangan PT Freeport.

"Kita harus jujur mengakui bahwa ekonomi Papua sebagian besar masih tergantung pada sektor tambang. Freeport menyumbang 46 persen dari pendapatan domestik bruto Provinsi Papua. Sedangkan Kabupaten Mimika hampir 91 persen dari pendapatannya bergantung pada Freeport," kata orang nomor satu di Provinsi Papua itu lagi.

Kondisi tersebut, menurutnya lagi, tidak bisa dibayangkan apa yang bakal terjadi dengan rakyat Provinsi Papua, khususnya rakyat Kabupaten Mimika jika Freeport berhenti beroperasi.

"Bayangkan kalau kontrak Freeport tidak diperpanjang. Belum lagi kami punya karyawan asli warga Papua yang bekerja di Freeport ada sekitar 7.700 orang. Kalau kepastian kontrak Freeport tidak segera diberikan oleh pemerintah, maka sudah tentu akan berdampak pada ekonomi Papua," ujarnya pula.

Sehubungan dengan itu, Gubernur Lukas Enembe meminta Presiden Joko Widodo bersama kabinet pemerintahannya memikirkan berbagai hal tersebut agar tidak menuai masalah besar di kemudian hari.

Lukas juga meminta agar persoalan kelanjutan kontrak PT Freeport tidak sekadar menjadi buah bibir atau bahan perbincangan pengamat dan politisi di Jakarta. "Ada banyak orang yang tidak pernah tahu tentang Papua, tapi bicaranya pintar sekali. Lebih baik tidak usah berbicara," kata Lukas.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Lukas Enembe mengingatkan pemerintah pusat di Jakarta agar dalam hal pembahasan kelanjutan atau perpanjangan kontrak PT Freeport harus mengajak dan melibatkan Pemerintah Provinsi Papua sebagai yang punya daerah tempat Freeport beroperasi.

"Kalau pemerintah pusat mau perpanjang, beritahukan ke kami. Kami berharap pemerintah segera memberikan kepastian kepada PT Freeport. Tidak seperti sekarang ini. Harap Bapak Presiden sungguh-sungguh melihat hal ini secara jernih," ujarnya lagi.

Pada Selasa (1/12), Gubernur Lukas Enembe bersama sejumlah pejabat teras Pemprov Papua berkesempatan menemui langsung para karyawan PT Freeport yang bekerja di pabrik pengolahan di Mil 74 dan lokasi tambang bawah tanah (underground).

Gubernur Lukas Enembe bersama istri secara khusus mengunjungi area pertambangan PT Freeport di Tembagapura, untuk menghadiri acara Natal Bersama gabungan keluarga besar PT Freeport Indonesia. (Ant)

Editor : Eben E. Siadari