Gubernur Rusia Diselidiki Atas Tuduhan Mendiskreditkan Militer
MOSKOW, SATUHARAPAN.COM-Seorang gubernur Rusia dituduh oleh para kritikus pada hari Minggu (15/10) “mendiskreditkan angkatan bersenjata Rusia” setelah mengatakan kepada penduduk di wilayahnya bahwa negara tersebut “tidak membutuhkan” perang di Ukraina.
Natalya Komarova, gubernur wilayah Khanty-Mansiysk dan anggota partai Rusia Bersatu yang dipimpin Presiden Vladimir Putin, menyampaikan pernyataan tersebut dalam pertemuan dengan penduduk di kota Nizhnevartovsk di Siberia pada hari Sabtu (14/10).
Kritikus telah meminta pihak berwenang untuk melakukan penyelidikan atas pernyataannya, namun Komarova belum ditahan atau menghadapi tuntutan apa pun sejauh ini.
Sebuah video dari acara tersebut yang diposting di media sosial menunjukkan politisi tersebut dihadapkan pada istri seorang tentara Rusia yang mengatakan bahwa para pria yang dimobilisasi tidak memiliki perlengkapan yang memadai untuk garis depan.
Komarova mengatakan kepada warga bahwa Rusia belum siap menghadapi invasi ke Ukraina. “Apakah Anda bertanya kepada saya (mengapa suami Anda tidak memiliki peralatan), padahal saya gubernur dan bukan menteri pertahanan?” kata pria berusia 67 tahun itu.
“Secara keseluruhan, kami tidak mempersiapkan diri untuk perang ini. Kami tidak membutuhkannya. Kami sedang membangun dunia yang benar-benar berbeda, jadi dalam hal ini pasti akan ada beberapa inkonsistensi dan masalah yang belum terselesaikan,” katanya.
Komentar Komarova dengan cepat menyebar secara online, dan dilaporkan mendorong para aktivis pro perang untuk melaporkan politisi tersebut kepada pihak berwenang karena “mendiskreditkan angkatan bersenjata Rusia.”
Outlet berita Sibir.Realii melaporkan bahwa jurnalisnya telah melihat surat dari direktur organisasi nirlaba Siberia, Yuri Ryabtsev, kepada Menteri Dalam Negeri Rusia, yang menyerukan penyelidikan lebih lanjut atas komentar Komarova.
Beberapa hari setelah Putin mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari 2022, parlemen Rusia yang dikuasai Kremlin menyetujui undang-undang yang melarang tindakan meremehkan militer dan penyebaran “informasi palsu” tentang invasi Moskow ke Ukraina.
Pengadilan Rusia telah menggunakan undang-undang tersebut untuk menjatuhkan denda dan hukuman penjara kepada para kritikus oposisi, termasuk mereka yang menggambarkan invasi penuh Moskow ke Ukraina sebagai sebuah perang, alih-alih menggunakan eufemisme yang lebih disukai Kremlin yaitu “operasi militer khusus.” (AP)
Editor : Sabar Subekti
Korban Pelecehan Desak Vatikan Globalkan Kebijakan Tanpa Tol...
ROMA, SATUHARAPAN.COM-Korban pelecehan seksual oleh pastor Katolik mendesak Vatikan pada hari Senin ...