Guru Besar Undip: Liberalisasi Ekonomi Tidak Dapat Ditolak

SEMARANG, SATUHARAPAN.COM - Ekonom Universitas Diponegoro Semarang, FX Sugiyanto, menegaskan liberalisasi ekonomi harus dihadapi dengan nasionalisme yang dimiliki bangsa Indonesia.

"Liberalisasi, termasuk dalam ekonomi adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditolak. Namun harus menyesuaikan, salah satunya dihadapi dengan nasionalisme," kata dia di Semarang, Rabu.

Hal tersebut diungkapkan Guru Besar Fakultas Ekonomi Undip itu saat Seminar Nasional Kebangsaan I "Identitas Keindonesiaan di Tengah liberalisasi Ekonomi, Politik, Pendidikan, dan Budaya".

Sugiyanto menjadi salah satu pembicara pada seminar yang diprakarsai Universitas PGRI Semarang (Upgris) itu, bersama budayawan Romo Mudji Sutrisno dan Ketua Yayasan PGRI Semarang Dr Sudharto.

"Dengan masuk dalam persaingan, terkadang bisa juga memberikan energi baru. Nasionalisme ini harus dimaknai dalam perspektif bagaimana bangsa Indonesia mencapai tujuan nasional," katanya.

Persoalannya, kata dia, pencapaian tujuan nasional sesuai pembukaan UUD 1945 selama ini masih terkendala tiga persoalan, yakni tingginya kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan maraknya korupsi.

"Penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), saya kira bukan hal yang luar biasa. Hanya saja, terkadang kita yang tidak serius menyiapkan dari awal dan tidak terbiasa bersaing dengan bagus," katanya.

Romo Mudji pada kesempatan sama mengungkapkan bahwa liberalisasi selalu mendasarkan segala sesuatu pada uang sebagai tolok ukurnya sehingga cenderung mengarahkan pada pandangan materialisme.

"Terjadi materialisasi. Nilai ini yang penting, yakni apa yang berkembang dan bermanfaat bagi orang atau sekelompok orang," kata Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara itu.

Sementara itu, Dr Sudharto menyoroti keberadaan bangsa Indonesia yang multikultural sebagaimana terlihat ekspresinya dalam berbagai bentuk, corak, ungkapan, tingkah laku, dan hasil perbuatan.

"Jika potensi keberagaman ini menghasilkan kebudayaan maka sesungguhnya keberagaman budaya atau multikulturalisme adalah wujud kesejatian manusia. Ini lepas dari masalah mayoritas dan minoritas," katanya.

Bagi bangsa Indonesia, kata dia, multikulturalisme haruslah menjadi kesadaran nasional, dalam arti setiap warga negara wajib memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai prinsip multikulturalisme. (Ant)