Hadapi MEA Pemerintah Dinilai Kurang Sosialisasi
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah dinilai kurang memberikan sosialisasi dalam menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Berlakunya pasar ASEAN tahun ini, membuat kompetisi dan daya saing menjadi ketat.
Minimnya sosialisasi membuat sebagian masyarakat belum memahami konsep MEA tersebut, karena pemerintah masih lamban melakukan proses sosialisasi. Peneliti bidang ekonomi internasional Lembaga Ilmu Peneliti Indonesia (LIPI), Pangky Tri Febiyansyah, mengatakan pada Senin (4/1), kurang 30 persen masyarakat belum paham konsep itu.
Indonesia menjadi salah satu tujuan paling besar bagi tenaga kerja dari negara-negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), termasuk Tiongkok, Jepang, dan India. Pemberlakuan MEA pada tahun ini akan membuat persaingan serta kompetisi negara-negara ASEAN semakin ketat. Selain itu MEA juga membuka arus bebas investasi dan arus bebas modal di kawasan yang merupakan kekuatan ekonomi ketiga terbesar setelah Tiongkok dan Jepang.
ASEAN yang beranggotakan 10 negara terdiri atas Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja, bersepakat selama hampir dua dekade dalam membentuk pasar tunggal. Kesepakatan yang dihadiri para pemimpin Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara itu merupakan langkah dalam meningkatkan sekaligus menyaingi negara Tiongkok dan India untuk menarik investasi. Sektor yang akan terasa dalam menghadapi persaingan serta kompetisi MEA di antaranya bidang kontruksi, perdagangan jasa dan barang, profesi, tenaga kerja buruh, manufaktur, dan infrastruktur. (Ant)
Editor : Sotyati
Korban Pelecehan Desak Vatikan Globalkan Kebijakan Tanpa Tol...
ROMA, SATUHARAPAN.COM-Korban pelecehan seksual oleh pastor Katolik mendesak Vatikan pada hari Senin ...