Hak Angket DPRD DKI, “Ahok Keseringan Labrak Prosedur”

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyetujui usulan hak angket terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Usulan hak angket itu pun telah ditandatangani oleh 106 anggota DPRD. 

"Dengan ini menyatakan usulan hak angket terhadap Gubernur DKI disetujui," kata Prasetyo dalam Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta yang digelar pada Kamis (26/2) siang.

Menanggapi hal tersebut pengamat politik dari Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung Idil Akbar menilai langkah DPRD DKI Jakarta tepat. Sebab, menurut dia, Gubernur DKI Jakarta yang akrab disapa Ahok sudah terlalu sering melabrak sistem dan standar prosedural sebuah birokrasi.

"Pemerintahan itu punya birokrasi, sistem dan standar prosedurnya sendiri yang tidak bisa begitu saja diabaikan," kata Idil kepada satuharapan.com, di Jakarta, Kamis (26/2).

Idil berpandangan apa yang dilakukan Ahok sehingga DPRD DKI Jakarta mengambil langkah mengajukan hak angket sudah cukup fatal. Sebab, kata dia, dalam relasi pemerintahan seharusnya eksekutif dan legislatif bisa bersinergi. 

"Ahok tidak bisa begitu saja mengabaikan kedudukan DPRD sebagai representasi rakyat meskipun DPRD terlihat memiliki agenda tersembunyi," tutur dia. 

Dalam kacamata politik pemerintahan, bagi Idil, apa yang dilakukan Ahok masuk kategori abuse of power. "Penting bagi Ahok untuk tetap menghormati DPRD yang berfungsi sebagai lembaga representasi," tutur dia.

Salah satu staf pengajar di Jurusan Ilmu Pemerintahan UNPAD Bandung itu melanjutkan Ahok kembali mengulai kesalahan, yakni saat mengajukan draf Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berbeda dengan draf yang disepakati dengan DPRD DKI Jakarta. "Belum lagi jika nanti terbukti bahwa penyusunan itu dilakukan tidak bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 

"Sebab ini menyangkut tata kelola pemerintahan yang saling terintegrasi satu sama lainnya," dia menambahkan. 

Saat ditanya bagaimana skenario selanjutnya dari perseteruan DPRD DKI Jakarta dengan Ahok, Idil mengaku belum tahu bagaimana permainan politik dari eksekutif dan legislatif itu.

Editor : Bayu Probo